Purwakarta | Suarainvestigasi.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat surati Ketua DPRD Purwakarta pada tanggal 20 Mei 2021 kemarin. Berdasarkan surat dari BPK No 25A/S-HP/XVIII.BDG/05/2021 BPK yang ditandatangani oleh kepala perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Agus Khotib mendapatkan temuan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di Daerah Purwakarta.
Dalam sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya dijelaskan mengenai Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) yang tidak sesuai ketentuan sehingga kelebihan pembayaran mencapai Rp.1.216.394.746,- sehingga terjadinya pemborosan sebesar Rp.531.245.486,- dan kekurangan penerimaan denda keterlambatan sebesar Rp.217.805.262,-.
Ketika dipertanyakan kepada Ketua DPRD Purwakarta Ahmad Sanusi, terkait surat dari BPK, ia mengatakan bahwa semua sudah diberikan teguran oleh ketua team TAPD.
“Semuanya sudah diberikan teguran oleh ketua team TAPD, apabila mereka tidak mengembalikan nanti Pemda akan kerjasama dengan Datun Kejaksaan,” jelas Ketua DPRD melalui pesan WhatsApp.
Namun disini ada yang berbeda. Dan saat dipertanyakan kembali soal tupoksi DPRD selaku wakil rakyat. Ia seakan tidak tahu dan tidak memahami mengenai pengawasan menjadi DPRD.
“DPRD Tidak terlibat pada teknis”. Singkat Ahmad Sanusi Ketua DPRD Purwakarta dalam pesannya, Jumat (6/8/2021)
Dalam menjalankan tugasnya, DPRD memiliki tugas dan wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD. Selain itu, tugas dan wewenang DPRD juga memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
Disinggung soal itu, Ketua DPRD seperti tidak tau sama sekali, padahal seharusnya ia memahami. “Maksudnya pihak ketiga ini apa, saya baru dengan kerjasama ada pihak ketiga”. Jawabnya.
Dari surat BPK yang ditujukan kepada Ketua DPRD jelas adanya pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian kas negara adanya Sisa Lebih dari Pekerjaan Pembangunan dan Rehab Stadion Sepakbola Punawarman oleh pihak PT BBPJ-PT S Pro 77, KSO. Dengan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.196.660.083,- serta mengenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp.217.805.262,-
Dari jumlah total yang harus dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp 1.414.465.345,- Itu belum termasuk terkait soal Kurangnya bayar pajak Air Tanah Tahun 2020 dan kekurangan volume belanja modal peralatan dan mesin pada dua SKPD dengan kelebihan pembayaran sebesar Rp.444.930.500,00,-
Dan soal Pekerjaan Rehabilitasi berat gedung KNPI oleh Cv CI mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.19.734.663,-.
Sementara Agus Yasin, Pengamat Politik Purwakarta menjelaskan, hal ini tidak bisa dibiarkan, seharusnya Ketua DPRD memiliki wewenang dan tugas dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
“Karena anggaran itu bersumber dari APBD, maka DPRD Purwakarta memiliki wewenang dan tugas untuk mengawasi. Jika pengawasannya lemah maka jangan heran jika banyaknya temuan BPK atas laporan keuangan kabupaten Purwakarta,” ucap Agus.
Dia meminta agar ketua dewan terkait adanya temuan BPK ini bertindak, mendorong kepada instansi terkait agar segera dituntaskan pengembalian kelebihan dana tersebut ke kas negara.
Sementara Ketua team TAPD Kabupaten Purwakarta, Iyus Permana saat dihubungi melalui pesan WhatsApp hanya mengatakan kepada awak media untuk menghubungi BKAD.
“Ke BKAD kalau soal Silpa mah,” ujar ketua TAPD yang juga menjabat Sekda Kabupaten Purwakarta.
Atas hal itu, Agus Yasin juga mengkritisi mengenai pola komunikasi yang saling lempar tanggung jawab atas persoalan itu.”Ini uang negara harus diselamatkan, kox seakan-akan lempar tanggung jawab seperti ini”. Jelas Agus Yasin, Sabtu (7/8/2021).
Untuk diketahui, pengambilan kekurangan sisa kelebihan pembayaran kegiatan pembangunan dan rehab stadion sepak bola Purnawarman dengan total kerugian negara sebesar Rp 1.196.660.083,32 sampai saat ini baru dikembalikan oleh pihak ketiga sebesar 400 juta sedangkan sisanya sekitar 796 juta lebih belum terbayarkan.
Padahal, batas akhir pengembalian kerugian itu pada tanggal 15 Juli 2021 kemarin. Hal itu tertuang dalam surat tertanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pemda Purwakarta melalui Disporaparbud kepada direktur utama perusahaan atau pihak ketiga.
( Tedi )
