Kab.Tangerang — Media Suarainvestigasi.com – Proyek pembangunan Rumah Aspirasi Posandra yang dikaitkan dengan Andra Soni di Desa Bojong Kamal RT 02 Rw 06, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam pelaksanaannya. Kamis (29/10/2026)
Berdasarkan informasi yang disampaikan, sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari tidak terlihatnya papan informasi proyek, dugaan penggunaan besi yang tidak sesuai spesifikasi, hingga pekerja yang disebut tidak dilengkapi alat pelindung diri (APD) sebagai bagian dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Lokasi proyek tersebut disebut berada di belakang rumah anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Abdul Kodir, dari Fraksi Partai Gerindra.
Papan Informasi Proyek Dipertanyakan
Tidak adanya papan informasi di lokasi pekerjaan menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat. Padahal, informasi mengenai sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana kegiatan, volume pekerjaan, serta waktu pelaksanaan merupakan hal penting untuk diketahui publik, terutama apabila proyek tersebut menggunakan anggaran negara.
Kondisi ini perlu diklarifikasi kepada pihak pelaksana maupun instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Apabila proyek menggunakan anggaran publik, masyarakat berhak memperoleh informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain persoalan papan informasi, material besi yang digunakan dalam pembangunan juga menjadi perhatian. Material tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
Namun, untuk memastikan kualitas dan ukuran besi yang digunakan, diperlukan pemeriksaan langsung, pengukuran diameter aktual, serta pencocokan dengan dokumen perencanaan dan kontrak pekerjaan.
Jika dugaan tersebut terbukti, pihak terkait perlu melakukan evaluasi agar kualitas bangunan memenuhi standar teknis dan tidak mengabaikan aspek keselamatan serta ketahanan konstruksi.
Penerapan K3 Turut Menjadi Sorotan
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah dugaan belum optimalnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Para pekerja di lokasi disebut tidak dilengkapi APD yang memadai.
Dalam pekerjaan konstruksi, penerapan K3 bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja. Pihak pelaksana dan penanggung jawab proyek perlu memastikan perlengkapan keselamatan disediakan dan digunakan sesuai dengan risiko pekerjaan.
Ketentuan mengenai keselamatan kerja konstruksi antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta ketentuan terkait jasa konstruksi dan sistem manajemen keselamatan konstruksi.
Saat di pertanyakan salah satu pekerja mengatakan. “Kita tidak di berikan k3 pak dari sananya . Ucapnya
Aktivis Mansur menyoroti sejumlah dugaan persoalan tersebut dan meminta pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka.
“Pembangunan yang menggunakan anggaran publik harus dilaksanakan secara transparan dan sesuai spesifikasi teknis. Jangan sampai masyarakat hanya melihat bangunan berdiri, tetapi tidak mengetahui apakah material yang digunakan sudah sesuai dengan perencanaan dan standar yang ditentukan,” ucap mansur
Mansur juga meminta agar dugaan tidak adanya papan informasi, penggunaan besi yang dipertanyakan, serta penerapan K3 di lokasi segera diklarifikasi oleh pihak pelaksana dan instansi penanggung jawab.
Ia menilai pengawasan terhadap pembangunan perlu dilakukan secara serius agar setiap pekerjaan memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak mengabaikan mutu konstruksi maupun keselamatan pekerja.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek, konsultan pengawas, serta instansi yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut masih perlu diperoleh. Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh dugaan tersebut telah terbukti.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pelaksana, instansi terkait, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.
Publik berharap proyek Rumah Aspirasi tersebut dapat dilaksanakan sesuai spesifikasi, memenuhi ketentuan keselamatan kerja, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
(Muhtarudin/Mansyur)
