Purwakarta | Suarainvestigasi.com – Pemerintahan pusat dengan melalui pemerintahan daerah mengucurkan anggran APBD Dan APBN demi terciptanya di suatu wilayah mampu untuk membangun infrakstruktutal – infraksturu pembanguan terlebih di saat pandemi covid ini selayak nyak kita mampu untuk bangkit dan membangun kembali per ekonomian yang normal kembali.
Di saat ini pemerintah pusat dengan melalui pemerintahan daerah kabupaten mengajukan untuk pembangunan proyek ber skala besar maupun sedang dan kecil agar nantinya bisa membantu perkembangan dari segi infrakstruktur pembangunan, beda lain hal dengan adanya proyek
Rehabilitasi gedung peLatihan olahraga dayung di Jatiluhur kabupaten purwakarta , ber alamat Jln waduk Jatiluhur desa Jatimekar , kecamatan Jatiluhur kabupaten purwakarta menuai perbincangan publik dan di duga sperti asal-asal an dalam segi pelaksanaa pekerjaan,tak hanya itu dari segi savty dan hak-hak pekerja banyak sekali di permainan kan seperti hal nya selalu Lambat untuk Peng gaji an karyawan,tak hanya itu pembangunan pun di Siyalir tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagai mana peLaksanaan aturan proyek negara yakni di antara nya
– papan informasi yang tidak di pasang
– tidak ada nya sapety pekerja
– APD yang tidak lengkap
– tanpa BPJS ketenaga kerjaan
– tempat tinggal untuk para pekerja sipil yang sudah tidak layak huni
– pekerja di biar kan bekerja di ketinggian tapa APD / bodyharnes
– tidak memakai heLem saat bekerja
– tLat nya pembayaran gaji pekerja sipil,
Sangat di sayang kan dengan jumlah nominaL anggaran proyek yang begitu besar tetapi banyak aturan yang tidak di patuhi oLeh pihak peLaksana proyek.
Dari pantauan salah satu warga aktivis peduli yang tidak bisa di sebut kan namanya mengatakan ” pembangunan pemerintah seharus nya harus tepat dan mengikuti standar mekanisme di lapangan akan tetapi beda ketika saya liat di proyek tersebut banyak sekali kekuranagaan terlebih-lebih sangat sekali membahayakan tak hanya itu proyek tersebut sulit sekali untuk di temuin kontraktor pelaksana nya,seolah olah lari dari pengawasan dan di duga selalu di sembunyi padhal kita ini selaku sosial control wajib mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan program pemerintah apalagi ber sumber dari anggran APBD ataupun APBN. terangnya.selasa,(16/03/2021).
Hal serupa pun di samapaikannya ketika proyek wisma atlet ini banyak sekali kurang nya kami pun akan memberikan tembusan kepada pemerintahan pusat dengan melalui PUPR PUSAT untuk segera mengkroscek adanya segi kekurangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
( Dede rosadi )
Discussion about this post