Gunungsitoli – Media Suarainvestigasi.com –Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Pdt. Berkat Kurniawan Laoli, S.Pd.,M.IP (Fraksi Nasdem), tegaskan harus dilakukan Pengawasan ketat kepada kontraktor pemenang tender dalam pengerjaan peningkatan struktur jalan provinsi ruas Gunungsitoli-Afia dan Afia-Tuhemberua Kabupaten Nias Utara, Jumat (19/09/2025).
“Pentingnya kualitas dalam pembangunan infrastruktur jalan dan perlu pengawasan ketat kepada kontraktor atau pemborong dari pihak Dinas PUPR Provinsi Sumut dan UPTD Provinsi Gunungsitoli, tegas Pdt. Berkat Kurniawan Laoli, S.Pd., M.IP Anggota DPRD (Sumatera Utara Dapil VIII) Perwakilan Kepulauan Nias itu ketika dimintai tanggapannya oleh awak media melalui telpon seluler, Selasa (16/09/2025).
Berkat Kurniawan Laoli menyatakan pihaknya mengetahui informasi bahwa adanya dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi di pekerjaan peningkatan struktur jalan Provinsi Ruas Gunungsitoli-Afia dan Afia-Tuhemberua menuju Kabupaten Nias Utara dari tayangan Media Sosial dan Pemberitaan Wartawan,
“Sudah saya telpon Kabid dan Kepala UPTD PUPR Provinsi Gunungsitoli, namun belum menanggapi. Nanti kalau sudah dibalas saya sampaikan informasinya kepada teman-teman Pers dan LSM,” cetus Berkat Laoli.
Lanjut Berkat, tunggu saya balik dari Medan ke Nias kita lakukan langsung peninjauan dilapangan terhadap ruas-ruas jalan Provinsi yang saat ini tengah dikerjakan. “Harapan kita, pembangunan jalan yang sedang dikerjakan sesuai harapan masyarakat dan tidak menyalahi spesifikasi teknis. Ketahanan pembangunan jalan tergantung pada pelaksanaan. Apabila spesifikasinya tidak terpenuhi maka tentu berdampak pada kerusakan dalam waktu jangka pendek,” tegas berkat.
Helpin Zebua Perwakilan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (PW LSM KCBI) Kepulauan Nias, jangan sampai proyek APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 senilai Rp.52.248.122.000,00 Miliar Ruas Gunungsitoli-Afia yang dikerjakan PT. Mitra Agung Indonesia. “Selain itu Ruas Afia-Tuhemberua menuju Kabupaten Nias Utara Senilai Rp.15.235.222.000,00 Miliar dikerjakan oleh PT. Multi Pilar Indah Jaya,
“Informasi yang diperoleh bahwa kedua PT pemenang tender mega proyek senilai total Rp.67.482.334.000,00 Milar APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 seharusnya diawasi ketat oleh UPTD Provinsi Gunungsitoli dan Dinas PUPR Provinsi Sumut, selain itu juga masyarakat harus ikut mengawasi dan memberikan saran dalam pembangunan tersebut agar kualitasnya sesuai harapan masyarakat Kepulauan Nias,” terang Helpin kepada media di Gunungsitoli.
Kita berharap kepada kontraktor/perusahaan yang menangani proyek tersebut agar menanggapi atas keluhan masyarakat tentang gumpalan debu sepanjang pembangunan proyek tersebut sangat mengganggu warga supaya melakukan penyiraman.
“Kita hindari keluhan masyarakat yang menyebutkan bahwa pembangunan proyek tersebut menimbulkan penyakit Ispa dan terindikasi korupsi karena mengunakan material tidak sesuai spesifikasi RAB, baru seumur jagung selesai dikerjakan sudah mengalami kerusakan,” tegas Helpin.
Sementara itu, Plt. Kepala UPTD Provinsi Gunungsitoli, Dadang Iskandar Siregar berdalih bahwa pekerjaan Mega proyek tersebut tidak melibatkan UPTD Provinsi Gunungsitoli, ungkapnya ketika dikonfirmasi salah seorang wartawan bahkan Dadang sebagian memblokir nomor hp wartawan merasa terganggu.
Pernyataan Dadang Iskandar Siregar, berbanding terbalik ketika beberapa Pers/LSM mendatangi Kantor UPTD Provinsi PUPR Gunungsitoli, Selasa (19/09/2025), yang diterima Staf UPTD Provinsi Gunungsitoli berinisial MB mengatakan tidak mungkin kami sebagai anak Cabang tidak dilibatkan oleh PUPR Provinsi Sumut dalam proyek itu, memang Provinsi lansung yang mengani KPA hal tersebut ada alasan tertentu,
”Selama ini setiap proyek Provinsi Sumut di Kepulauan Nias KPA UPTD, namun tahun ini langsung ditangani Dinas PUPR Provinsi Sumut, PPTK dan Pengawas pekerjaan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Jalan Gunungsitoli-Kabupaten Nias Utara dari UPTD Provinsi Gunungsitoli,“ terang MB.
Hingga berita ini kembali diterbitkan, pihak Dinas PUPR Provinsi Sumut, UPTD Provinsi Gunungsitoli dan Kontraktor belum memberikan klarifikasi secara resmi ke pihak LSM/ Pers.
(yosi)
