TANGERANG – Suarainvestigasi.com – Proyek pembangunan gapura di Kabupaten Tangerang kembali menjadi sorotan publik setelah mencuat dugaan pemborosan anggaran.
Proyek yang dikelola oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang ini menuai pertanyaan terkait efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana. Hal ini semakin diperburuk oleh sikap pejabat terkait yang belum memberikan klarifikasi. sabtu 28/12/2024.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Soma Atmaja, saat dimintai tanggapan melalui via WhatsApp, lebih memilih untuk tidak memberikan jawaban.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Kepala Bidang (Kabid) DTRB, Deki Kusmayadi, yang juga tidak merespons pertanyaan dari awak media. Sikap bungkam ini memicu spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengelolaan proyek tersebut.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Pemberantas Korupsi (JPK), Muslik S.Pd, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengumpulkan data untuk mendukung langkah audit terhadap proyek ini. “Kami sedang mempersiapkan surat resmi yang akan dikirimkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dinas terkait untuk meminta audit menyeluruh atas kegiatan DTRB Kabupaten Tangerang,” kata Muslik.
“Muslik juga menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik. “Audit yang transparan dapat mengungkap fakta sebenarnya, menjernihkan dugaan penyimpangan, dan memberikan kejelasan kepada masyarakat. Jangan sampai isu ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah,” tambahnya.
Publik mendesak agar pemerintah segera memberikan klarifikasi dan memastikan bahwa proyek pembangunan gapura ini dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan. Transparansi dianggap sangat penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban resmi dari DTRB maupun Sekda Kabupaten Tangerang terkait dugaan ini. Publik menunggu langkah konkret dari pihak berwenang untuk menjawab keraguan dan memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
(M.S)
