Gunungsitoli – Media Suarainvestigasi.com –Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli telah menjadwalkan Tim Auditor turun ke Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli menyusul laporan masyarakat terkait dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) serta indikasi praktik nepotisme dalam tata kelola Pemerintahan Desa.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terkait laporan masyarakat Desa Dahana Tabaloho, ungkap Kepala Inspektorat Kota Gunungsitoli Motani Telaumbanua, SH kepada awak media saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Jumat (30/02/2026).
Di terangkan Motani Telaumbanua, karena ada perubahan Jabatan di Pemko Gunungsitoli, kemarin saya dipindah tugaskan di BPKAD Kota Gunungsitoli. Untuk konfirmasi terkait Dumas laporan masyarakat Desa Dahana Tabaloho dugaan penyelewengan Dana Desa, langsung ke Inspektur yang baru ya,” katanya.
Sebagai informasi sebelum saya pindah ke BPKAD sudah ada penjadwalan untuk penurunan Tim Auditor terkait Dumas masyarakat Desa Dahana Tabaloho dimaksud,” terang Motani Telaumbanua.
Penjadwalan Tim Auditor berdasarkan surat permintaan Kejari Gunungsitoli pada tanggal 1 Desember 2025 yang disampaikan ke Inspektorat Kota Gunungsitoli, untuk segera melakukan audit dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kejari Gunungsitoli tentang laporan masyarakat dugaan penyelewengan Dana Desa Dahana Tabaloho.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media dari masyarakat, tata kelola Dana Desa dinilai memiliki sejumlah kejanggalan. Kepala Desa Dahana Tabaloho telah beberapa tahun mengalami suatu penyakit dan jarang masuk Kantor namun masih dipaksakan menjadi Kepala Desa, yang seharus memenuhi persyaratan pergantian/Pj Kades,” terang warga.
Salah satu sorotan adalah di Bidang Kasi Kesra yang diduga telah terjadi penyelewengan anggaran di beberapa kegiatan fisik, pengurangan volume, pembangunan fisik mangkrak dan kegagalan kegiatan lainnya. Selain itu, juga Bidang Kasi Pemberdayaan Ketahanan Pangan dan Hewani yang disalurkan kepada masyarakat diduga tidak sesuai realisasi anggaran Dana Desa.
“Selain itu, Polemik pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dahana Tabaloho mencuat. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan dana BUMDes diduga kuat tidak transparan, sarat kejanggalan, dan jauh dari standar akuntabilitas publik, adanya dugaan penyimpangan serius dalam pengelolaan anggaran tidak pernah ada pelaporan pertanggungjawaban dari pengelola BUMDes.
“Kejelasan anggaran BUMDes tersebut diduga tidak memiliki jejak penggunaan yang jelas tanpa laporan resmi, tanpa bukti pembelian, dan tanpa hasil kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan,” terang masyarakat Desa Dahana Tabaloho.
Menurut penjelasan Kejari Gunungsitoli melalui Kasi Intel, Ya’atulo Hulu, SH.,MH bahwa Tim Kejari sudah langsung mengkonfirmasi ke Inspektorat Kota Gunungsitoli terkait tindak lanjut LHP tersebut,
“Tim telah menanyakan langsung ke Inspektorat terkait surat permintaan Kejari untuk mengaudit Dana Desa Dahana Tabaloho atas laporan masyarakat dugaan Penyelewengan Dana Desa, tetapi LHP tersebut belum diberikan. Inspektorat telah berjanji segera mengirimkan LHP tersebut di Kejari Gunungsitoli untuk tindak lanjut proses hukum,“ ungkap Ya’atulo Hulu, ketika dikonfirmasi awak media melalui by Handphone, Jumat (30/01/2026).
Awak media melanjutkan konfirmasi, Meiman Kristian Harefa, S.Sos., MSP, Kepala Inspektur Kota Gunungsitoli yang baru, berjanji memberikan informasi lanjutan, “Saya akan cek dulu, hingga berita ini ditayangkan Meiman secara resmi belum memberikan respon terkait LHP tersebut.
(yos)
