Nias Utara, suarainvestigasi.com –Untuk memperoleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terdapat beberapa oknum Kepala Sekolah di Kepulauan Nias baik tingkat SD, SMP, SMA dan SMK diduga menggunakan cara ilegal menggelembungkan jumlah para Siswa,
Salah satunya ditemukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Namohalu Esiwa beralamat Tuhenakhe Desa Sisarahili, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara melakukan hal tersebut untuk memperoleh Dana BOS.
“Kepala Sekolah Murniati Hulu dan Tata Usaha, melakukan dugaan manipulasi jumlah siswa dalam jumlah besar hampir sepertiga dari jumlah siswa yang tercatat di Data Dapodik, sehingga berdampak meningkatnya penerima Dana BOS, ungkap Agustinus Zebua Ketua Lembaga DPD KGS-AI Sumut kepada awak media, Sabtu (12/10/2024).
SMK Negeri 2 Namohalu Esiwa kini terkesan buruk, karena pihaknya terindikasi kuat melakukan pembohongan publik, lantaran diduga keras telah melakukan penggelembungan mark-up jumlah siswa. “Berdasarkan hasil investigasi dan monitoring tim DPD Lembaga KGS-AI Sumut, bersama dengan rekan awak media di SMK Negeri 2 Namohalu Esiwa, Selasa (08/10/2024).
“Sesuai investigasi dan monitoring hasil data akurat yang dimiliki Lembaga KGS-AI Sumut menduga kuat adanya penggelembungan jumlah Siswa/Siswi sebanyak 25 orang selama Kepsek menjabat 2019 hingga 2024 sesuai besaran jumlah dana BOS yang ditarik pihak Sekolah atau pelaporan pertanggung jawaban di Kemendikbud dan Kementrian Keuangan Negara, penyebab terjadinya mark-up jumlah siswa tersebut, disinyalir dilakukan oleh Kepsek bersama Tata Usaha di Sekolah tersebut.
“Mungkinkah ada Tata Usaha siluman? Ataukah sebatas nama saja ada Tata Usaha? Hal itu diragukan atas penjelasan Tata Usaha yang tidak mau menjelaskan namanya kepada tim investigasi kuat dugaan sebenarnya di SMK Negeri 2 Namohalu Esiwa ada Tata Usaha tersembunyi?
“Hal itu dapat terlihat lantaran adanya pengakuan Tata Usaha, bahwa di SMK Negeri 2 Namohalu Esiwa ada permasalahan data Siswa dan dirinya hanya sebatas Tata Usaha tidak mengetahui jumlah Siswa/Siswi yang lebih mengetahui Kepsek dengan penyampaian memperlihatkan sifat arogansinya di hadapan tim Investigasi dan rekan Media, mengatakan bahwa terkait tentang jumlah siswa yang lebih mengetahui ketimbang saya atau yang lain adalah Murniati Hulu selaku Kepsek tanyakan langsung ke dia,”
“Terkait jumlah Siswa di SMK Negeri 2 Namohalu Esiwa disini Pak betul saya selaku Tata Usaha tetapi silahkan tanyak kepada Kepseknya, kilahnya berkelit saat tim menanyakan terlihat linglung menjelaskan jumlah siswa ketika ditemui diruang kerjanya, Senin (07/10/2024),” ungkapnya.
Sementara Ketua Lembaga DPD KGS-AI Sumut, Agustinus Zebua menjelaskan, bahwa kuat indikasi adanya kesengajaan pihak SMK Negeri 2 Namohalu Esiwa melakukan kecurangan mark-up jumlah Siswa. Karena faktanya tidak sinkron antara jumlah siswa yang ada di absensi dan data laporan di Kemendikbud dan Kementrian Keuangan Negara ditemukan sebanyak 25 siswa yang tidak sesuai keterangan penyampaian laporan,” tegas Agustinus Zebua.
Tim investigasi sudah 2 (dua) kali berturut-turut mendatangi SMK Negeri 2 Namohalu Esiwa untuk meminta klarifikasi namun Kepsek tidak bersedia untuk ditemui dengan berbagai alasan sedang ada urusan penting di Cabang Dinas ungkap para Guru dan Wakasek yang tak lain suami dari Kepsek sendiri.
“Sangat jelas, kuat dugaan ini terjadi bahwa di SMK Negeri 2 Namohalu Esiwa merupakan kepemimpinan ranah keluarga Wakasek suami dari Kepsek, Bendahara ponakan Wakasek, Tata Usaha adik Wakasek, operator famili Wakasek, Ketua Komite Abang Wakasek dan masih ada saudara lainnya, penjelasan itu disampaikan para Guru ketika ditemui Tim investigasi, Tim sudah berupaya untuk menemui Kepsek hingga 2 (dua) kali mendatangi Sekolah dan menghubungi melalui Via telpon serta Chat WhatsApp tidak merespon memilih bungkam untuk memberikan penjelasan. “Temuan ini segera kita laporkan di Kejatisu,” cetus Ketua DPD KGS-AI Sumut.
Namun hal ini bisa terjadi, karena tidak terlepas dari lumpuhnya kinerja pihak pengawas Cabang Dinas Wilayah 13 dan Kasi SMK dalam melakukan pengawasan. Kita menduga bahwa ada konspirasi antara pihak Cabang Dinas dengan pihak Kepala Sekolah hingga itu terus berjalan mulus.
“Juga informasi yang kita dapat dari masyarakat sekitar bahwa setiap ada kegiatan disekolah dan pencairan dana BOS Kepsek tidak melibatkan para Guru, mengambil keputusan sendiri dan ada pungutan kepada Siswa/Siswi perbulan sebesar Rp.40.000,- alasan dari Kepsek untuk membayar gaji honorer GTT, padahal ada dana BOS untuk itu,” akhir kata Agustinus Zebua.
Awak media mengkonfirmasi salah satu masyarakat sekitar yang tidak bersedia dijelaskan namanya mengatakan di SMK Negeri 2 Namohalu Esiwa bila ada kegiatan di Sekolah tidak mengundang Perwakilan Murid Kepsek dan Ketua Komite mengambil keputusan sepihak,” ungkapnya singkat.
Tanggapan Kacabdis Wilayah 13 Amran Zendrato, S.AP.,M.M, mengatakan jika benar terbukti silahkan dilaporkan di APH kita tidak memberikan toleransi kepada Kepala Sekolah yang menyalahgunakan jabatannya hal tersebut disampaikan melalui sambungan telpon seluler kepada tim investigasi.
(yosi)
