Musirawas,Suarainvestigasi.com – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, Hermansyah Samsiar, beserta anggota komisi melakukan pertemuan dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada hari Rabu, 31 Januari 2024 di Ruang Serbaguna BPKP Sumsel. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Sofyan Antonius, yang didampingi oleh Koordinator Pengawasan Bidwas APD, Afandi dan Koordinator Bidwas IPP Polhukam PMK Ibu Ulu Sembiring beserta beberapa Pengendali Teknis dan auditor lainnya.
Dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi I, Hermansyah Samsiar meminta informasi terkait pengawasan proses penerimaan PPPK di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2023. Dalam hal ini, Hermansyah berharap dapat memastikan penyelenggaraan penerimaan PPPK khususnya pada Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan hasil yang kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dan bebas praktik KKN, sehingga dapat memberikan hasil yang adil bagi seluruh masyarakat yang mengikuti tes tersebut.
Menjawab pertanyaan Ketua Komisi I, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Sofyan Antonius menyatakan bahwa BPKP dalam melaksanakan pengawasan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku. Dalam hal penerimaan PPPK pada Kabupaten Musi Rawas Utara, berdasarkan SK Kempan RB No 655 Tahun 2023, BPKP menjadi Tim Pengawas Pengadaan Aparatur Sipil Negara. Hal ini didukung juga dengan Surat Kemendagri No 800 tentang Pengawasan Penerimaan PPPK TA 2023 oleh APIP Pemerintah Daerah,
dimana APIP Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengadaan PPPK dan hasil tersebut telah mendapat QA dari BPKP. Dari kedua hal di atas, Sofyan Anonius meyakini bahwa hasil pengawasan BPKP Sumsel terhadap penerimaan PPPK di Kabupaten Musi Rawas Utara telah sesuai aturan dan peraturan yang berlaku.
Sofyan Antonius juga berharap hasil dari penerimaan PPPK TA 2023 pada Kabupaten Musi Rawas Utara dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di kabupaten tersebut, terutama dalam hal peningkatan kinerja ASN. Beliau juga menyatakan siap bersinergi dan berkolaborasi dalam setiap pengawasan dengan seluruh kabupaten/kota di wilayah Sumatera Selatan.
(SAS)
