Nias Utara – Media Suarainvestigasi.com –Pinjaman Pemerintah Kabupaten Nias Utara sebesar Rp.75 Miliar di Bank Sumut diduga bermasalah dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LSM LP-KPK) ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Pinjaman Pemerintah Kabupaten Nias Utara tersebut diduga penuh dengan potensi atau praktik korupsi oleh sebab itu LSM LP-KPK melaporkan ke KPK RI di Jakarta,” ungkap Asa’aro Lase melalui Perelis Pers kepada wartawan, Jumat (09/01/2026) di Gunungsitoli.
Pinjaman sebesar Rp.75 Miliar tersebut telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Utara Nomor: 170/18-KP/DPRD/2022 pada tanggal 13 Juli 2022 dan telah mendapat tanggapan atas permohonan pelampauan batas maksimal APBD Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022 yang di biayai dari pinjaman Daerah dari menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-71/MK.7/2022 tanggal 28 Juni 2022
Pelapor Asa’aro Lase Mantan Anggota DPRD Kabupaten Nias Utara dari tim LSM LP-KPK menyampaikan bahwa Dana tersebut tidak semua masuk ke Kas Dana Daerah Kabupaten Nias Utara.
“Dengan data-data yang sudah kami peroleh di berbagai pihak dan masih ada lagi yang perlu kami peroleh data sudah kami laporkan di KPK RI pada tanggal 30 Oktober 2025 pihak KPK telah melakukan konfirmasi dengan kami sebagai pelapor untuk kedua kalinya di Kantor KPK dan termasuk data-data juga telah kami sampaikan,” katanya.
Hal-hal yang memang perlu kami sampaikan pada rekan-rekan Pers supaya masyarakat juga tahu apa sebenarnya kondisi riil pinjaman tersebut agar masyarakatnya secara tidak terbuai dengan service yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana Minggu lalu yang dilakukan prize oleh Plh/Plt komponen Utara kami melihat bahwa di situ ada ketidaksesuaian dan saat ini juga pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Kini KPK RI sedang melakukan proses atas laporan kami ini dan supaya tidak terpengaruh pekerjaan atau penyelidikan maupun oleh penegak hukum,” terang Asa’aro.
Lanjutnya, makanya kami akan melakukan verifikasi terkait dengan hal ini nah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 900 Nomor 12 tanggal 29 Juli 2022 tentang pinjaman Daerah Nias Utara pada Bank Sumut ada 3 Dinas yang menggunakan dana ini sesuai dengan perencanaan awal yaitu Dinas PUPR sebanyak 25 paket pekerjaan, Dinas Perkim sebanyak 6 paket pekerjaan dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak dua paket pekerjaan jadi jumlahnya semua 33 paket. Ada yang 33 proses pencairan dana ini yaitu satu pada kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Utara dengan PT Bank Sumut Nomor: 901659 tahun 2022 tanggal 1 Juli 2002,” ungkapnya.
Sampai berita ini diterbitkan pihak Pemerintah Kabupaten Nias Utara belum memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut, namun awak media akan berupaya konfirmasi ulang pihak yang bersangkutan dalam waktu dekat tidak lama.
(yosi)
