Rapat Paripurna DPRD Lubuklinggau, mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI Joko Widodo

Suarainvestigasi.com, Lubuklinggau – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau bersama Wali Kota H SN Prana Putra Sohe dan Wakil Wali Kota H Sulaiman Kohar tampil dalam sorotan saat menghadiri rapat paripurna dalam rangka memperingati HUT RI ke-78.

Acara yang berlangsung di gedung paripurna DPRD Kota Lubuklinggau ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan unsur pemerintahan, 16 Agustus 2023.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lubuklinggau H Rodi Wijaya, dengan didampingi Waka I Hendri Juniansyah dan Waka II Hambali Lukman, menjadi ajang penting untuk mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia.

Dalam pidato tersebut, Presiden Jokowi mengangkat isu-isu krusial terkait kepemimpinan dan persiapan menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Selain kehadiran para pemimpin daerah, tampak pula sejumlah tokoh penting seperti Kapolres Lubuklinggau AKBP Indra Arya Yudha, Kepala Kejaksaan Negeri Riyadi Bayu, dan sejumlah perwakilan instansi terkait lainnya.

Mereka turut meramaikan acara rapat paripurna yang menjadi bagian dari perayaan HUT RI ke-78 ini.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai “public trust” atau kepercayaan dari masyarakat.

“Kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia,” tegas Jokowi.

Menyikapi tahun-tahun menuju Pemilu 2024, Presiden juga mengajak agar persaingan politik tetap berjalan dalam koridor kesantunan dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.

Dalam arahannya, Jokowi memandang bahwa tantangan yang akan dihadapi tidaklah mudah. Pemimpin diharapkan memiliki keberanian dan kesiapan mengambil keputusan-keputusan sulit yang mungkin tidak selalu populer.

Dalam konteks ini, Presiden Jokowi menyatakan bahwa memiliki “public trust” adalah kunci penting dalam memastikan kebijakan yang diambil bisa berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Kepercayaan publik ini, menurutnya, adalah modal politik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mengemban tugasnya.

(SAS)