Rusman Direktur Keuangan PDAM Purwakarta Diberhentikan, Digantikan Oleh Sartika Direktur Keuangan Baru

Purwakarta | Suarainuvestigasi.com – Berlanjut dari pemberitaan tempo hari yang lalu perusahaan daerah milik pemerintahan daerah Purwakarta di duga alami perubahaan struktural manajement,pasalnya hari Jumat surat keputusan Bupati Purwakarta telah di layangkna di terima kepada rusmana direktur keuangan lama penjabat PDAM Purwakarta.selasa,(23/02/2022).

Serah terima jabatan sudah di laksanakan tempo hari Minggu yang lalu di Aula kantor PDAM jln ahmda Yani kabupaten Purwakarta,kini jabatan direktur utama keuangan PDAM Purwakarta adalah Sartika yang belum lama ini menjabat sebagai kepala bagian umum pergantian dari Bu lilis sang Kabag lama di PDAM.

Menurut dari narasumber salah satu pegawai PDAM yang tidak bisa di sebutkan namany DN mengatakan,betul perubahaan jabatan petinggi direksi keuangan kini sudah di ganti oleh Bu Ika panggilan akrab dari sartika,dan membenarkan adanya perubahaan di badan struktural PDAM purwakarta yang saya tau dan ada penambahan juga setahu saya.jelasnya

Bersinggung dari pemberitaan tempo hari yang lalu dari salah media elektronik mengatakan ramai nya ketidak pastian prosedural tentang polemik PEMBERHENTIAAN mendadak terhadap salah satu direktur utama keuangan rusmana di berhentikan melalui SK bupati purwakarta pada hari Jumat yang lalu,polemik terus berjalan Kenapa ?? Dan ada apa ?? Dengan direktur lama di berhentikan mendadak.tukasnya.

Menanggapi hal ini komunitas peduli anti korupsi angkat bicara,’ kok bisa emang tidak ada musyawarah terlebih dahulu apalagi PEMBERHENTIAAN direktur utama di situ jelas kan sudah ada dewan penasehat dan pimpinan utama direktur utama PDAM yang bisa membuat keputusan dengan di dasar i kesalahan apa dan pertimbangan apa sehingg. Direktur keuangan lama di Pecat.jelanya.

Dari menanggapi hal demikian masyarakat komunitas anti korupsi menyayangkan dengan adanya hal ini,karna kok bisa ya dalam singkat bisa memberhentikan tanpa sebab apalagi dalam wadah perusahaan milik dari pemerintah daerah secara terang terangan dan sesingkat singkatnya bisa berhentikan tanpa sebab,dan yang perlu di kaji sebab persoalannya dan permaslahaan ini tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu terutama menyangkut dengan pemerintahan daerah.pungkasnya

Team