Gunungsitoli – Media Suarainvestigasi.com –Penerapan Program Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution Nomor : 188.44/712/KPTS/2025 diduga tidak berjalan selaras dengan praktik pelayanan di Kantor UPT Samsat Gunungsitoli, Jumat (13/12/2025).
Dugaan tersebut mencuat dalam pertemuan resmi yang berlangsung hari ini di ruang Kepala Samsat Gunungsitoli, yang dihadiri oleh jajaran UPT Samsat Gunungsitoli, Perwakilan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (PW LSM KCBI) Kepulauan Nias, serta sejumlah Wartawan.
Kasus ini bermula dari keluhan Marthin Mendrofa (44) warga Kecamatan Hiliserangkai wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, yang mengaku mengalami pembebanan pajak yang tidak ia pahami dan dinilai sangat bertentangan dengan semangat program Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution tentang pemutihan pajak kendaraan yang mulai diberlakukan sejak 1 Oktober 2025,” terang Helpin Zebua.
Marthin menjelaskan bahwa kendaraan miliknya dibeli pada tahun 2017, dengan perpanjangan STNK pada tahun 2021. Pajak kendaraan tersebut rutin dibayarkan sejak 2017 hingga 2022, dengan pembayaran terakhir sekitar Rp.240.000. Namun, pajak kendaraan tersebut menunggak pada tahun 2023, 2024, dan 2025, dengan jatuh tempo pembayaran setiap bulan Februari,” terang Marthin.
Hari ini Sabtu, 13 Desember 2025, Marthin Mendrofa mendatangi Kantor UPT Samsat Gunungsitoli dengan niat memanfaatkan program pemutihan dan diskon PKB. Ia mengaku hanya menyiapkan dana untuk pembayaran dua tahun, yakni 2024 dan 2025, berdasarkan informasi bahwa pokok tunggakan PKB sebelum tahun 2024 dibebaskan.
Namun, Marthin terkejut setelah diberi tahu bahwa total tagihan pajak kendaraannya, termasuk denda SWDKLLJ (Jasa Raharja), mencapai lebih dari Rp600.000, dengan rincian pembayaran untuk tahun 2024 hingga 2026. Karena dana yang disiapkan tidak mencukupi, Marthin akhirnya menunda pembayaran pajak dan meninggalkan STNK miliknya di Kantor Samsat Gunungsitoli.
“Marthin tidak tahu kalau dihitung pajak kendaraan roda duanya sampai tahun 2026, bahkan ada yang bilang bisa sampai 2027. Ini yang membuat saya bingung, karena tujuan pemutihan justru untuk meringankan,” ungkap Marthin.
Menanggapi hal tersebut dalam pertemuan resmi, Kepala UPT Samsat Gunungsitoli, Heppy Zega, menjelaskan bahwa sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2025, apabila pembayaran pajak kendaraan telah melewati lebih dari 60 hari dari bulan jatuh tempo, maka sistem secara otomatis menghitung kewajiban pajak ke tahun berikutnya.
“Perhitungan itu berjalan otomatis berdasarkan sistem yang ada, sehingga bisa terdeteksi sampai tahun 2026 bahkan 2027,” jelas Heppy di hadapan LSM dan wartawan.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak Samsat Gunungsitoli telah menyiapkan mekanisme informasi kepada masyarakat melalui petugas Satpam di bagian depan serta mesin pengaduan dan informasi yang tersedia di lingkungan Kantor Samsat.
Penjelasan tersebut mendapat sorotan keras dari Helpin Zebua, Pimpinan Wilayah LSM KCBI Kepulauan Nias. Ia menilai persoalan ini menunjukkan adanya ketidak terpaduan antara kebijakan Gubernur Sumut dan sistem pelayanan di Samsat Gunungsitoli.
“Saya menduga Surat Keputusan Gubernur tidak terintegrasi dengan sistem yang digunakan di Samsat Gunungsitoli. Jika SK tidak dipakai dalam praktik tetapi dilaporkan seolah-olah sudah diterapkan, itu kesalahan fatal dan berpotensi merugikan masyarakat,” tegas Helpin.
Helpin juga menyoroti minimnya transparansi dan edukasi publik. Menurutnya, banyak masyarakat hanya mengetahui adanya diskon dan pemutihan, sehingga menyiapkan dana terbatas sesuai pemahaman mereka, tanpa mengetahui bahwa sistem dapat membebankan pajak hingga tahun berikutnya.
“Samsat seharusnya ada meja konsultasi bagi masyarakat di depan sebelum masyarakat ke loket pembayaran. Petugas di garda terdepan wajib menjelaskan secara utuh. Faktanya, itu tidak terlihat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, salah seorang petugas Samsat juga menyampaikan bahwa pembebanan pajak hingga tahun 2026 bahkan 2027 telah diberlakukan kepada wajib pajak lain, dan masyarakat yang dinilai taat pajak tidak mempermasalahkan hal tersebut.
Namun pernyataan ini justru menimbulkan pertanyaan baru. Helpin Zebua menegaskan bahwa kerelaan sebagian masyarakat tidak dapat dijadikan dasar pembenaran hukum.
“Kalau ada warga yang tidak keberatan, itu pilihan pribadi. Tapi Negara tidak boleh menjadikan sikap diam atau mampu bayar sebagai dasar membenarkan kebijakan yang tidak sesuai aturan. Hukum itu mengikat semua,” tegasnya.
Menurut Helpin, pernyataan tersebut menguatkan dugaan bahwa praktik pembebanan pajak masa depan telah berlangsung secara sistemik, bukan insidental, dan berpotensi menjerat masyarakat awam yang tidak memahami regulasi.
Terkait klaim adanya petugas dan mesin informasi, Helpin Zebua membantah berdasarkan pengamatannya di lapangan. “Saya sering lalu lalang di kantor Samsat ini dan tidak pernah melihat ada meja konsultasi aktif atau Satpam yang secara khusus melayani masyarakat sebelum ke loket. Mesin informasi juga tidak terlihat jelas. Kalau pun ada, seharusnya ada petugas yang mengarahkan,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang transparan, adil, dan beretika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Berdasarkan telaah regulasi, SK Gubernur Nomor 188.44/712/KPTS/2025 secara eksplisit memberikan manfaat bebas pokok tunggakan PKB sebelum tahun 2024. Sementara itu, penagihan pajak untuk tahun 2026 dan 2027 dinilai bermasalah karena belum jatuh tempo, dan dalih “Sistem otomatis” tidak dapat mengesampingkan kebijakan hukum yang berlaku.
Kasus Marthin Mendrofa dinilai menjadi contoh nyata bahwa program pemutihan berpotensi kehilangan makna apabila tidak di ikuti kesiapan sistem dan pelayanan yang transparan di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, LSM KCBI menyatakan akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penerapan program pemutihan PKB di Samsat Gunungsitoli, serta membuka kemungkinan pengaduan resmi ke Bapenda Provinsi dan Ombudsman RI, demi memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.
Dalam pertemuan LSM dan Wartawan tersebut terlihat Kepala UPT Samsat Gunungsitoli, Heppy Zega bukan mencari solusi, namun membela diri telah berupaya memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.
“Sejumlah wartawan menilai, Heppy Zega Kepala UPT Samsat Gunungsitoli tidak layak sebagai pimpinan bertentangan dengan instruksi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di minta Bobby Nasution segera mencopot Kepala UPT Samsat Gunungsitoli tersebut,” tambahnya.
Kita menduga Kepala UPT Samsat Gunungsitoli Heppy Zega tidak menjalani instruksi program Gubernur Sumatera Utara memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melunasi pajak kendaraan bermotor (PKB), bebas denda, diskon 5%, serta berbagai keringanan lainnya ini. Program Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2025, yang dimulai 1 Oktober 2025.
“Program ini adalah salah satu upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat meringankan beban ekonomi masyarakat dan mengoptimalkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan di Sumut. Program ini juga merupakan bentuk nyata Kolaborasi Sumut Berkah dalam meningkatkan pelayanan publik, memberikan keringanan kepada masyarakat, serta memperkuat semangat bersama menuju masyarakat Sumut, yang sadar pajak dan berkontribusi aktif dalam pembangunan Daerah.
Ketika sistem ribet ini terus berlanjut di UPT Samsat Gunungsitoli tentunya program Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dinilai masyarakat bohong yang tadinya sangat di Antusiasi masyarakat akhirnya merasa kecewa dan gagal membayar pajak kendaraan mereka,” ungkap wartawan.
(yosi)
