Gunungsitoli – Media Suarainvestigasi.com –Aktivitas salah satu Asphalt Mixing Plant (AMP) yang beroperasi di wilayah Teluk Belukar menuju Pantai Hoya, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, menuai sorotan tajam dari warga sekitar. Pasalnya, selain menimbulkan polusi debu yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan warga, AMP tersebut juga diduga belum mengantongi izin operasional resmi, Sabtu (13/09/2025).
Keluhan ini disampaikan oleh salah satu warga berinisial DZ mengungkapkan keresahan masyarakat terhadap debu tebal yang muncul akibat keluar-masuknya kendaraan pengangkut material dari lokasi AMP. Debu yang berhamburan tidak hanya mencemari lingkungan sekitar, tetapi juga meluas hingga ke jalan raya Provinsi.
“Debunya sangat mengganggu. Setiap hari jalanan penuh tanah dan abu yang berjatuhan dari truk-truk material. Anak-anak kami jadi rentan sakit, dan aktivitas warga terganggu karena udara jadi tidak sehat,” ungkap DZ kepada media saat ditemui, Kamis (11/09/2025).
DZ juga menyebut bahwa kondisi ini telah berlangsung cukup lama tanpa ada penanganan serius dari pihak perusahaan AMP maupun solusi pemerintah setempat.
Menanggapi keluhan warga tersebut, tim media mencoba mengonfirmasi kepada pihak Humas AMP berinisial Harefa melalui via telpon dan pesan WhatsApp, hingga mendatangi lokasi AMP, tetapi Humas tidak pernah berada dilokasi,
“Awak media sudah beberapa kali menghubungi Humas AMP berinisial Harefa, namun tidak menanggapi, kita sudah bosan menghubungi dia hingga hari ini belum ada tersambung komunikasi,” ungkap salah seorang tim media.
Sementara pernyataan pengawas atau penanggung jawab dilapangan beberapa waktu lalu kita konfirmasi bernama Jeneti bahwa izin operasional AMP tersebut dalam proses pengurusan administrasi,” ungkapnya
Hal senada juga disampaikan bernama Azmir ketika ditemui, terkait izin AMP bagusnya ditanyakan melalui Humas atau penanggung jawab, kami terbatas untuk menjelaskan karena hanya pekerja,” katanya.
Pernyataan tersebut justru memperkuat dugaan bahwa aktivitas AMP dilakukan tanpa legalitas penuh, yang tentunya sangat melanggar aturan dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi lingkungan dan keselamatan warga.
Masyarakat kini mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera turun tangan. Selain melakukan evaluasi terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan, warga juga meminta agar operasional AMP dihentikan sementara hingga seluruh perizinan terpenuhi dan standar lingkungan dipatuhi.
“Jangan sampai aktivitas industri justru merugikan masyarakat. Kami tidak anti pembangunan, tapi semua harus sesuai prosedur dan tidak mengorbankan kesehatan warga, bila keluhan warga ini tidak ditanggapi serius tentu kita sebagai warga yang merasa dirugikan mengambil tindakan,” tegas DZ.
Hingga berita ini diturunkan, hasil konfirmasi singkat dari pihak AMP bermana Jeneti menyampaikan, sudah dibaca pak, keluhannya sudah di perbaiki dilapangan pak,” katanya.
(yosi)
