Nias Barat, suarainvestigasi.com – Wakil Bupati Nias Barat Dr. Era-Era Hia,M.M,M.Si, mengikuti secara Virtual Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke-Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari Istana Negara, pada hari Senin (29/11/2021).
Turut hadir mendampingi Wakil Bupati pada Kegiatan tersebut Kepala BPKAD Desliman J. Zai,S.Pd,MM dan Sekretaris Bappeda Nias Barat Sonifati Zebua,MM.
Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menyerahkan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2022 secara Simbolis kepada beberapa Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L), maupun secara Virtual kepada seluruh Pimpinan K/L dan Daerah.
Dalam sambutannya, Joko widodo mengingatkan semua harus tetap Waspada karena Pandemi belum berakhir dan di Tahun 2022 Pandemi ini masih menjadi ancaman Dunia dan juga ancaman bagi Negara kita Indonesia. Antisipasi dan Mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin, agar tidak mengganggu Kesinambungan Program Reformasi yang sedang kita lakukan, serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang sedang kita Laksanakan.
“Selain itu, untuk menghadapi ketidakpastian Tahun 2022, Pemerintah harus Merancang APBN Tahun 2022 yang Responsif yang Antisipatif dan juga Fleksibel, selalu Berinovasi dan Mengantisipasi berbagai Perubahan yang terjadi, dengan tetap menjaga Tata Kelola yang baik” Ucap Joko Widodo.
Sekali lagi di Tahun 2022 kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko Pandemi Covid-19 yang masih membayangi Dunia dan Negara kita Indonesia. Ketidakpastian Bidang Kesehatan dan Perekonomian harus menjadi Basis kita dalam membuat Perencanaan dan Melaksanakan Program.
“Menurut Jokowi, Pemerintah harus menunjukkan Aksi Nyata terhadap Komitmen pada Green dan Sustainable Ekonomi. Selain itu, APBN Tahun 2022 juga harus Mendorong Kebangkitan Ekonomi Nasional dan Mendukung Reformasi Struktural” Pungkas Presiden RI.
APBN 5ahun 2022 akan melanjutkan dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam Rangka Penguatan Fondasi Ekonomi Indonesia baik itu melalui Reformasi Penguatan Kelembagaan, Deregulasi, Debirokratisasi. Kebijakan Fiskal akan diarahkan tetap dapat Ekspansif di tengah Pemulihan dampak Pandemi Covid-19 dengan secara bertahap melanjutkan Proses Konsolidasi Fiskal mengingat Tahun 2022 adalah Periode terakhir Defisit APBN dapat di atas 3%. Tahun 2022 juga menjadi momen penting bagi Indonesia sebagai Presidency G20, untuk itu Indonesia juga harus mampu menunjukkan Aksi dalam menyikapi Potensi ancaman Perubahan Iklim dalam Rangka Menjaga Kesinambungan Pembangunan.
“Presiden juga menyampaikan bahwa APBN Tahun 2022 memiliki Peran Sentral “Sebagai Presidensi G20, kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi Perubahan Iklim, terutama dalam Pengurangan Emisi dan gerakan Perbaikan Lingkungan secara berkelanjutan. Kita harus menunjukkan Aksi Nyata Komitmen kita kepada Green and sustainable economy”.
Fokus Kebijakan APBN Tahun 2022 meliputi: (i) Bidang Kesehatan diarahkan untuk lanjutan Penanganan Covid-19 dan Penguatan Reformasi Sistem Kesehatan. (ii) Bidang Perlindungan Sosial diarahkan untuk memberikan Perlindungan kepada Masyarakat dan Tenaga Kerja, menurunkan kemiskinan, meningkatkan Kesejahteraan, dan Pembangunan SDM yang diikuti Reformasi Perlinsos dan Penyempurnaan DTKS. (iii) Bidang Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan Kualitas SDM; (iv) Bidang Infrastruktur difokuskan untuk memenuhi ketersediaan Layanan Dasar, Meningkatkan Produktivitas, serta Penyelesaian Proyek Prioritas dan Strategis; (v) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) difokuskan untuk percepatan penyediaan Infrastruktur TIK dan Transformasi digital Nasional; (vi) Bidang Ketahanan Pangan diarahkan untuk Mendorong Peningkatan Produksi Komoditas Pangan dan Revitalisasi Sistem Ketahanan Pangan; (vii) Bidang Pariwisata diarahkan untuk Mendorong Pemulihan Sektor Pariwisata dan Pengembangan Destinasi Wisata Prioritas.
Dari keseluruhan Belanja Negara di dalam APBN Tahun 2022 sebesar Rp2.714,2 Triliun, dialokasikan sebesar Rp945,8 Triliun kepada 82 K/L dan sebesar Rp769,6 Triliun dialokasikan untuk Transfer Ke-Daerah dan Dana Desa (TKDD). Presiden berharap Pimpinan Kementerian/Lembaga terus melanjutkan Sinergi Program dan Kegiatan Lintas K/L dan menggunakan Anggaran sesuai Skala Prioritas termasuk melakukan Penyesuaian Otomatis (automatic adjustment) guna mengantisipasi ketidakpastian di 2022. Kepada para Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) beserta seluruh Aparat Pendukung, Presiden mengharapkan agar Senantiasa bersama-sama memperkuat Pengendalian Pandemi Covid-19 dan Mendorong Pemulihan Ekonomi di Daerahnya masing-masing. DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022 yang telah diserahkan diharapkan segera dapat langsung dirasakan Manfaatnya oleh Masyarakat tentunya dengan tetap menjaga Akuntabilitas, Transparansi dan Tata Kelola yang baik.
Dalam laporannya Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Pemulihan Ekonomi Global maupun Domestik memasuki Tahun 2022 masih tidak merata dan bahkan tidak pasti, sejalan dengan Perkembangan Pandemi Covid-19 yang terus bermutasi dan masih mengancam seluruh Negara di Dunia. Selain itu, Pemulihan Ekonomi Tahun 2022 dibarengi munculnya resiko baru yang harus dikelola seperti Volatilitas harga Komoditas, tekanan Inflasi dan Implikasi kenaikan Suku Bunga di Negara Maju terutama Amerika Serikat, Rebalancing Ekonomi Tiongkok serta disrupsi rantai pasok dan Dinamika Geopolitik.
“Meskipun menghadapi dinamika ketidakpastian Perekonomian Indonesia pada Tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan Pemulihan yang makin kuat, Penanganan Pandemi yang Efektif berhasil mengendalikan Varian delta dengan lebih cepat, sehingga Aktivitas Perekonomian kembali meningkat pada Kuartal keempat Tahun 2021” Ucap Menteri Keuangan dalam laporannya.
(yosi)
