Jakarta – Suarainvestigasi.com – Ketua Umum Forum Relawan Demokrasi (Foreder) Aidil Fitri yang juga Kordinator Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) sepakat dengan kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti yang disampaikan Kepala kantor Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko. Terkait tentang buruk-nya komunikasi dan publikasi tentang Undang-Undang (UU) Cipta Kerja kepada masyarakat.
“Buruknya komunikasi Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sosialisasi dan publikasi UU Cipta Kerja, menyebabkan pemerintah dikritik keras oleh masyarakat. Padahal kalau para menteri melakukan komunikasi dengan baik, takkan ada penolakan yang berlebihan,” kata Aidil Fitri dalam rilisnya, Kamis, (22/10/2020) di Jakarta, saat menimpali statemen Moeldoko Kepala KSP.
Menurut Tokoh Relawan Jokowi-Amin pada Pilpres 2019 lalu ini, Foreder dan ratusan organ-organ yang tergabung di ARJ mendukung penuh kepemimpinan Jokowi. Kata Aidil, seluruh komunitas relawan akan mengawal Jokowi-Amin sampai akhir masa jabatan tahun 2024.
“Kami terus mengawal dan mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi. Relawan memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar program-program pemerintah berjalan dengan baik. Untuk kami meminta para Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju harus fokus menjalankan pada visi Presiden, dengan program Nawacita II,” tegas Aidil.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko kepada media mengatakan, mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait komunikasi publik tentang UU Omnibus Law. Moeldoko mengakui komunikasi publik para menteri sangat jelek.
Hal ini disampaikan Moeldoko dalam jumpa pers di Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2020).
Ia menjelaskan, perkembangan informasi yang sangat pesat di media sosial. sehingga ini membuat pemerintah kewalahan menghadapi disinformasi.
Kata Moeldoko, semuanya memahami, sungguh-sungguh, khususnya yang berada di Kantor Staf Kepresidenan. Menurutnya, pemerintah memasuki sebuah disruption, seperti situasi saat ini dimana media sosial tumbuh luar biasa dengan cepat.
“Kadang-kadang melampaui imajinasi kita, dan di situlah kita kadang-kadang kewalahan menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks,” ujar Moeldoko.
Meski demikian, lanjut Moeldoko, pihaknya terus membenahi diri, khususnya dalam konteks omnibus law UU Cipta Kerja. Dia mengungkap ada teguran dari Jokowi karena komunikasi publik sangat jelek.
Katanya, hal ini bukan sebuah alasan bagi kami untuk tidak berkomunikasi dengan baik. Pemerintah harus selalu membenahi diri dan kita selalu ingin perbaiki diri, khususnya dalam konteks UU Omnibus Law Cipta Kerja.
“Memang banyak masukan dari berbagai pihak dan Presiden juga sangat-sangat tahu. Kami semuanya ditegur oleh Presiden bahwa komunikasi publik kita sungguh sangat jelek,” tandas Moeldoko. (red)
Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP
