Provinsi Banten – Media Suarainvestigasi.com – Rohmat Hidayat. Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengatakan kepada awak media pihaknya menyoroti seluruh kebijakan yang di lakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten yang baru. Sabtu 26/04/2025
Yang mana menurut Orang nomor satu di LPI, pihaknya banyak melihat bahwa ada beberapa kebijakan keduanya yang bersebrangan, bahkan ada beberapa dugaan kebijakan yang akan menimbulkan konflik internal. apalagi akan kebijakan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemprov Banten.
Karena jelas, besar dugaan keduanya memiliki kepentingan tersendiri bukan kepentingan untuk membangun Banten. yang mana hari ini saja sudah mulai banyak isu bahwa keduanya tengah mempersiapkan siapa saja orang-orang yang dapat memuluskan dugaan ambisi kekuasaan yang ingin mereka raih.
Salah satunya perdebatan kencang hari ini akan siapa sosok calon Sekertaris Daerah dan Calon Kepala Badan Pendapatan Daerah . Dua sektor itu sudah dapat menggambarkan bukan kapasitas dan kinerja kerja yang diduga akan mereka ambil melainkan siapa yang bisa bermanfaat untuk diri mereka sendiri bukan untuk Banten” tegas rohmat
Rohmat pun menambahkan besar sekali potensi konflik internal yang akan terjadi di dalam pemerintahan yang Gubernur dan Wakil Gubernur Banten baru jalankan.
Keduanya di nilai memiliki ambisi berkuasa yang berbeda bahkan akan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang dapat merugikan masyarakat kedepan.
Bukan tanpa alasan pihak LPI memprediksi hal itu, Gubernur dengan segala historinya sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten mulai dari pejabat titipan sampai dengan segala kebijakan yang berkaitan.
Untuk Wakil Gubernur sendiri juga memiliki histori yang bahkan lebih parah disaat menjabat Bupati sampai dengan Dinasti kekuasaan keluarga mulai dari istri sebagai bupati , anak sebagai anggota DPR RI dengan masa kekuasaan yang panjang.
Sehingga jelas banyak sekali kebijakan yang di nilai akan menguntungkan diri mereka masing-masing bahkan di nilai akan banyak kebijakan yang tidak untuk membangun Banten.
Maka dari itu LPI akan segera melayangkan surat audiensi kepada Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten, dengan beberapa hal kebijakan dan Dinamika yang ada saat ini bahkan sampai dengan membedah APBD Provinsi Banten 2025.
Tidak hanya berlaku sebagai mitra strategis Pemerintah, LPI pun mendeklarasikan bahwa pihak LPI akan berlaku sebagai Oposisi bagi Pemerintah Provinsi Banten hari ini, yang mana sebagai pihak Kontrol Sosial LPI mempersiapkan diri untuk lebih jeli dalam pengawasan penggunaan anggaran dan kebijakan yang dilakukan Pemprov .Pungkasnya
(M.s)
