Kabupaten Tangerang – Medoa Suarainvestigasi.com – Proyek pembangunan paping blok di halaman Kantor Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, kini menjadi sorotan publik. Proyek yang menggunakan anggaran Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2025 ini diduga dikerjakan dengan kualitas yang jauh dari standar, menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan efektivitas pemanfaatan anggaran publik.kamis.24/2025
Pantauan di lokasi menunjukkan hasil pengerjaan yang memprihatinkan. Permukaan paping yang tidak rata, bergelombang, dan terkesan asal-asalan menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kualitas. Kondisi ini jelas bertentangan dengan tujuan utama Dana Desa, yaitu meningkatkan infrastruktur desa untuk kesejahteraan masyarakat.
Papan proyek mencantumkan anggaran lebih dari Rp100 juta, namun kualitas pengerjaan yang terlihat tak mencerminkan besarnya dana yang dikeluarkan, memunculkan keraguan tentang pengelolaan anggaran tersebut.
Ketika dikonfirmasi mengenai masalah ini, Sekretaris Desa Sumur Bandung menyarankan untuk langsung menemui pihak pemborong. “Langsung aja temui pemborongnya,” ujarnya singkat, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Minimnya transparansi dan buruknya kualitas pengerjaan membuka celah bagi dugaan penyalahgunaan anggaran publik. Padahal, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020, setiap proyek yang didanai Dana Desa harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Pengawasan terhadap proyek Dana Desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, namun juga melibatkan instansi terkait di tingkat kabupaten seperti Camat, Inspektorat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Pembangunan yang baik harus mencerminkan kualitas yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
Pemerintah daerah diminta untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak disalahgunakan. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan, mengingat dana yang digunakan berasal dari uang rakyat.
(Ms)
