Nias, suarainvestigasi.com – Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Bawolato dukung Penerapan Regulasi Peraturan Bupati Nias Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2022, hal tersebut disampaikan PLD Kecamatan Bawola, Kabupaten Nias Onlyhu Ndraha, pada hari Rabu (23/02/2022)
Pada penjabaran Peraturan Bupati Nias tersebut, telah dituangkan bahwa apabila Desa tidak mampu menyerahkan LPJ Tahun Anggaran 2021 hingga akhir Februari 2022, Sanksinya Pemotongan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5 persen dari Pagu Anggaran.
“Selajutnya, apabila pada bulan ketiga tidak Kunjung diserahkan dan seterusnya akan dikenakan Pemotongan sebesar 5 persen setiap bulannya. Kemudian juga tertuang bahwa apabila Desa tidak mampu menyerahkan R-APBDes Tahun Anggaran 2022 hingga akhir Februari. Maka Sanksi Pemotongan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dengan nilai 5 persen.
Selaku PLD tentunya tetap menjalankan Peran Penting dalam Mengawal Desa dampingan yang pastinya akan semakin Terpicu dan Aktif dalam Melaksanakan Proses Penetapan RKPDes dan APBDes masing-masing.” Jelasnya.
Dengan situasi yang ada saat ini maka Peraturan Bupati Nias Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2022 kita yakin akan semakin Memotivasi Pemerintahan Desa dalam menyelesaikan Proses Penetapan RKPDes dan APBDes masing-masing.” Mengakhiri.
(yosi)
Discussion about this post