*LEBAK* – *Media Suarainvestigasi.com – Ketua DPC Papera ( PEDAGANG PEJUANG INDONESIA RAYA ) Kabupaten Lebak* sekaligus Aktivis, *Saepul* yang akrab disapa *Epul*, mengecam keras tindakan premanisme dan main hakim sendiri yang diduga terjadi di Kabupaten Lebak.
Aksi tersebut mencuat setelah beredar video dugaan penculikan dan penganiayaan terhadap salah satu aktivis di Lebak.
Saepul menduga dalang di balik aksi tersebut adalah *oknum Ketua DPRD Kabupaten Lebak*. Ia menilai oknum tersebut diduga memerintahkan oknum ormas untuk menculik dan menganiaya aktivis.
_”Tindakan melawan hukum ini mencoreng citra dan nama baik seorang pejabat publik. Ini sama sekali tidak memberikan contoh suri tauladan terhadap masyarakat Kabupaten Lebak,”_ tegas Saepul, Minggu (19/7/2026).
Saepul mempertanyakan kenapa persoalan itu tidak diselesaikan lewat jalur hukum jika memang ada dugaan pelecehan atau penghinaan.
_”Kalau benar itu terbukti pelecehan atau menghina, kenapa tidak ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku? Kenapa main hakim sendiri? Seorang pemimpin itu harus tahan banting menerima berbagai kritik, saran, dan penghinaan sekalipun,”_ ujarnya.
Saepul meminta *APH Polres Lebak dan Polda Banten* segera turun tangan menyelidiki kasus ini sesuai bukti video yang beredar di masyarakat dan atas laporan korban.
_”Segera tangkap para pelaku dan dalangnya, tanpa pandang bulu. Ini sudah bentuk upaya pembungkaman dan bentuk ancaman nyata ke depan terhadap warga negara yang menyuarakan kebenaran dan kebebasan berpendapat di muka umum, melalui media cetak maupun elektronik,”_ tegasnya.
Saepul juga menyerukan kepada rekan-rekan *Jurnalis, LSM, dan Aktivis* agar tidak gentar menyuarakan kebenaran.
_”Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran walaupun langit akan runtuh. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Rakyat tidak butuh pemimpin atau wakil rakyat yang berjiwa otoriter. Rakyat ingin diwakili dan sejahtera untuk keberlangsungan hidup ke depan,”_ pungkasnya.
Ia menutup dengan meminta agar *keadilan yang seadil-adilnya* ditegakkan dan *supremasi hukum di NKRI* benar-benar dijalankan.
(Pul)
