Kepulauan Nias – Media Suarainvestigasi.com –Kelangkaan pupuk bersubsidi jenis Phonska atau NPK di wilayah Provinsi Sumatera Utara dikeluhkan kelompok tani harapan petani persoalan tersebut segera menjadi perhatian Pemerintah dan bersama unsur Distributor, Rabu (11/11/2026).
Persoalan tersebut dipicu kebijakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) mengurangi alokasi penyaluran pupuk subsidi di wilayah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 34.000 ton. Berdampak di seluruh Kabupaten khususnya di empat Kabupaten satu Kota di Kepulauan Nias,” ungkap kelompok Pertanian Nias.
Pengurangan kuota pupuk Phonska dan NPK berdampak terhadap petani, khususnya petani jagung dan sawah di Kecamatan Bawolato Kebupaten Nias yang saat ini memasuki masa pemupukan tahap awal dan kedua. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu kebutuhan pemupukan tanaman karena pasokan pupuk belum mencukupi berdampak gagal panen dan mengalami kerugian puluhan miliar rupiah.
Sejumlah faktor disebut menjadi penyebab kelangkaan, di antaranya keterbatasan kuota dan pengurangan alokasi pupuk dari Pemerintah sebesar 30 persen di Provinsi Sumatera Utara. “Kelompok tani di Kepulauan Nias menjerit, berharap kepada Pemerintah persoalan tersebut segera diselesaikan melakukan koordinasi dan kerjasama seluruh pihak agar kebutuhan petani dapat segera diatasi kembali lancar.
“Permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi ini perlu menjadi perhatian bersama. Kami berharap melalui koordinasi lintas sektor dapat ditemukan solusi terbaik sehingga kebutuhan pupuk para petani dapat terpenuhi dan aktivitas pertanian masyarakat tidak terganggu,” ujar salah seorang UD Penerima Pupuk Titik Serah (PPTS) di Kabupaten Nias.
Kelompok Pertanian Kepulauan Nias berharap kepada Pemerintah melalui koordinasi distributor mencari solusi dan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi agar distribusi pupuk bersubsidi berjalan lebih optimal dan keluhan petani segera mendapat penyelesaian.
Kelompok tani Kepulauan Nias menyoroti pengurangan kuota pupuk subsidi di Sumatera Utara sebanyak 34.000 ribu ton. Menilai, kebijakan Kementerian Pertanian RI tersebut perlu dikaji ulang mengingat kebutuhan pupuk petani di Sumatera Utara hingga kini disebut masih mengalami kekurangan sekitar 60 ribu ton.
“Hal tersebut nilai, pengurangan pupuk dikawatirkan semakin menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk untuk kegiatan pertanian. Kondisi tersebut juga berpotensi menghambat upaya Pemerintah dalam mewujudkan Swasembada Pangan Nasional,” ungkap Petani.
Kelompok tani, pengurangan kuota pupuk bersubsidi di Sumatera Utara sebanyak 34.000 ton. Kebijakan pemangkasan ini memicu kekhawatiran besar dari para petani lokal serta reaksi keras dari pihak masyarakat. Menyikapi hal itu, petani mengatakan persoalan distribusi pupuk yang belum optimal seharusnya menjadi perhatian utama Pemerintah, bukan justru dijadikan alasan untuk mengurangi kuota pupuk yang dialokasikan di Provinsi Sumatera Utara.
Pemenuhan pupuk subsidi mendukung program swasembada pangan, bukan program main-main. Bisa-bisa Sumatera Utara tidak swasembada karena kekurangan pupuk. Itu yang kita khawatirkan,” ujar UD Makmur tani
Dijelaskan PPTS UD Makmur Tani Desa Hiliganoita Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, bahwa kekosongan pupuk Phonska/NPK subsidi bukan dari kios pengencer melainkan kuota di Kepulauan Nias terbatas termasuk kecamatan Bawolato minus. “Pupuk yang tersedia saat ini hanya jenis urea stok ada di gudang UD Makmur Tani,” katanya.
Selain itu, Dinas Pertanian empat Kabupaten dan satu Kota di Kepulauan Nias mengajukan penambahan Alokasi pupuk jenis Phonska/NPK kepada Kementerian Pertanian RI. Khusus di Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias agar di bulan November 2026 ini sudah bisa di tebus oleh kios pengecer supaya petani tidak rugi dan mengalami gagal panen.
“Harusnya ada alternatif lain. Pemerintah harus turun langsung ke bawah untuk mengetahui apa dampak dari pengurangan kuota pupuk subsidi di Daerah. Jangan mencari alasan pembenaran terhadap persoalan pengurangan kuota pupuk subsidi,” tegas kelompok Tani. Mereka meminta Pemerintah menjelaskan data dan indikator yang digunakan dalam mengambil kebijakan tersebut agar alokasi pupuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan petani di Sumatera Utara.
“Jangan sampai kuota pupuk dikurangi tanpa melihat berapa luas lahan pertanian yang ada di Sumatera Utara termasuk Kepulauan Nias. Apa dasar pemerintah mengurangi kuota tersebut? Seharusnya jumlah pupuk yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan luas lahan pertanian,” katanya.
Persatuan tani berharap kuota pupuk bersubsidi untuk Sumatera Utara tidak dikurangi dari alokasi yang telah ditetapkan justru seharusnya ada penambahan. Bahkan, apabila kebutuhan petani memang belum terpenuhi, ia menilai penambahan kuota perlu menjadi pertimbangan Pemerintah.
Menurut mereka, persoalan distribusi pupuk juga harus segera dibenahi agar petani dapat memperoleh pupuk tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Sebab, tanpa perbaikan distribusi dan kecukupan pasokan pupuk, produktivitas pertanian dikhawatirkan ikut terdampak.
(yosi)
