Medan – Media Suarainvestigasi.com – Pemuda Demokrat Indonesia Sumatera Utara menyambut dengan penuh rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas Kemenangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada tanggal 27 Mei 2025 lalu.
Putusan bersejarah ini secara tegas mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di Sekolah Negeri maupun di Sekolah Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat, ungkap Martin Jaya Halawa, S.H., M.H., CPM Ketua DPD Pemuda Demokrat Indonesia Sumut melalui Press Release Pers di Medan mewakili Jajaran, Senin (10/08/2026).
Pemuda Demokrat menilai putusan ini adalah merupakan kemenangan besar dan luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia dan wujud nyata dari penegakan Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, di mana setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya.
“Selama ini tidak hanya Pemuda Demokrat Sumatera Utara yang berpandangan bahkan masyarakat banyak, bahwasanya beban biaya pendidikan dasar di sekolah swasta kerap menjadi tembok penghalang bagi anak-anak bangsa dari keluarga prasejahtera untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, terutama ketika kuota sekolah Negeri tidak memadai (zonasi penuh). Dengan adanya ketok palu dari MK ini, Negara tidak lagi boleh lepas tangan terhadap nasib siswa di sekolah dasar dan menengah swasta,” tegas Martin.
Berkaitan dengan putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 tersebut, Pemuda Demokrat Indonesia Sumatera Utara menyatakan sikap sebagai berikut :
“Mengapresiasi penuh Mahkamah Konstitusi, kami apresiasi keberanian dan objektivitas Majelis Hakim Konstitusi yang telah mengembalikan muru’ah atau kehormatan pendidikan sebagai hak dasar rakyat yang tidak boleh dikomersialisasi, selaras dengan amanat para pendiri bangsa untuk “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. tandas Martin.
Pemuda Demokrat Sumut mendesak Pemerintah, Kementrian Pendidikan, Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan untuk segera eksekusi dan berkoordinasi menyusun regulasi turunan. Tidak ada alasan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk menunda pelaksanaan putusan MK tersebut.
Revisi dan Penyesuaian APBN/APAP, Kami menuntut agar pihak Eksekutif dan Legislatif (DPR RI dan DPRD) segera menyesuaikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD agar benar-benar difokuskan pada penjaminan sekolah gratis di tingkat dasar (SD dan SMP sederajat), termasuk mensubsidi sekolah swasta secara adil dan transparan.
“Hapus segala bentuk pungli terselubung, meminta satgas saber pungli dan aparat penegak hukum untuk mengawal ketat implementasi putusan ini di lapangan. Tidak boleh lagi ada pungutan liar berkedok. “Uang komite”, “Uang gedung”, atau “Sumbangan sukarela yang diwajibkan” di tingkat pendidikan dasar, baik Negeri maupun Swasta,” cetus Martin.
Pemuda Demokrat berkomitmen akan terus berdiri di garis terdepan bersama masyarakat untuk mengawal dan mengawasi jalannya Putusan MK ini hingga terealisasi di setiap pelosok Negeri. Akses pendidikan dasar yang merata dan gratis tanpa diskriminasi adalah fondasi utama menuju Indonesia Emas.
Komitmen Pemuda Demokrat menyatakan sikap, bahwa siap turun ke jalan menyuarakan dan mengawal Putusan MK tersebut. Pendidikan bukan dagangan, tetapi merupakan hak penuh rakyat!
(yosi)
