NIAS – Media Suarainvestigasi.com –Salah satu kondisi rumah warga Desa La’uri, Kecamatan Sogaeadu, Kabupaten Nias atas nama Nares Zendrato sangat memprihatinkan menjadi perhatian masyarakat setempat. Rumah yang ditempatinya bersama keluarga disebut berada dalam kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Keadaan itu menjadi suatu perhatian masyarakat setempat sehingga memberikan usulan untuk mendapatkan bantuan melalui Program Perbaikan Rumah Layak Huni atau Bedah Rumah yang merupakan bagian dari Program Karya Bakti TNI yang saat ini sedang berlangsung di Kepulauan Nias,” ungkap masyarakat sekitar Desa La’uri ketika disambangi awak media, Minggu (09/08/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun dilapangan, kondisi rumah Nares Zendrato cukup memprihatinkan. Sejumlah bagian bangunan seperti tiang lapuk masih menggunakan papan yang telah lapuk, atap mengalami kebocoran ketika hujan, sementara lantainya masih berupa tanah termasuk kategori Rumah Tidak Layak Huni bagi kebutuhan dasar manusia tempat tinggal, sarana membina keluarga, dan pelindung diri dari cuaca serta bahaya mengancam.
Kondisi tersebut bukan hanya menggambarkan keterbatasan ekonomi keluarga, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan dan kesehatan bagi penghuni rumah.
Menurut penjelasan, seorang anggota BPD Desa La’uri, Fris Sandroto, mengatakan Nares merupakan salah satu warga kurang mampu yang dinilai membutuhkan perhatian Pemerintah maupun TNI melalui program bantuan rumah layak huni.
“Kami mengajukan Nares Zandroto sebagai penerima bantuan Rumah Layak Huni Program TNI. Beliau termasuk warga kurang mampu di Desa La’uri dan rumahnya sudah sangat memprihatinkan tidak layak ditempati,” ujar Fris.
Kondisi tersebut berdasarkan penghasilan Nares Zendrato tak menentu, sulit untuk memperbaiki rumah.
Nares diketahui sehari-hari bekerja sebagai petani padi sawah. Dengan pekerjaan tersebut, penghasilan yang diperoleh disebut tidak menentu dan lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga.
Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, pembangunan atau rehabilitasi rumah secara mandiri menjadi persoalan tersendiri.
Bagi keluarga berpenghasilan sangat terbatas, biaya pembelian material bangunan seperti kayu, seng, semen, dan kebutuhan konstruksi lainnya dapat menjadi beban yang sulit dipenuhi sekaligus jauh dari ambang harapan capaian.
Karena itu, usulan bantuan rumah layak huni dinilai bukan sekadar persoalan pembangunan fisik, melainkan menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Harapan melalui TNI yang saat ini memiliki Program Perbaikan Rumah Layak Huni atau Bedah Rumah dapak memberikan perhatian khusus kepada keluarga Nares Zendrato,” ungkap Fris.
BPD Wilayah Dusun V Desa La’uri bersama keluarga Nares Zandroto berharap usulan tersebut dapat memperoleh perhatian dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku dalam Program Rumah Layak Huni TNI.
“Jika usulan tersebut memenuhi persyaratan dan lolos proses verifikasi, bantuan rehabilitasi atau pembangunan rumah diharapkan dapat memberikan perubahan nyata bagi kehidupan keluarga Nares,” harapnya.
Rumah yang layak tidak hanya memberikan perlindungan dari hujan dan panas, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat, aman, dan bermartabat.
Program bantuan rumah layak huni yang melibatkan TNI juga memiliki nilai sosial yang cukup penting. Kehadiran program semacam ini dapat memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat sekaligus membantu pemerintah dalam menangani persoalan rumah tidak layak huni,” tambahnya.
Perlu Verifikasi dan Transparansi.
Meski demikian, usulan bantuan tersebut tetap perlu melalui proses verifikasi yang objektif. Kondisi fisik rumah, tingkat ekonomi keluarga, status kepemilikan atau penguasaan lahan, serta persyaratan administratif lainnya perlu diperiksa oleh pihak berwenang sebelum keputusan penerima bantuan ditetapkan.
Hal ini penting agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas Fris.
Masyarakat juga berharap proses penetapan penerima dilakukan secara transparan, sehingga setiap warga yang memiliki kondisi serupa dapat memperoleh kesempatan sesuai ketentuan program.
Untuk itu, perhatian dari Kodim 0213/Nias diharapkan dapat diwujudkan melalui pemeriksaan dan verifikasi lapangan terhadap kondisi rumah Nares Zandroto serta kelayakannya sebagai calon penerima bantuan.
Pada akhirnya, usulan tersebut menjadi gambaran bahwa masih terdapat masyarakat di wilayah pedesaan yang membutuhkan intervensi pemerintah dan dukungan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa hunian yang aman dan layak.
Bagi keluarga Nares Zandroto, bantuan tersebut bukan sekadar pembangunan sebuah rumah, tetapi harapan untuk memiliki tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan manusiawi,” akhir kata Fris.
(yosi)
