Nias Selatan – Media Suarainvestigasi.com –Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Nasional menyampaikan kekecewaan mendalam atas proses penyaluran beras bantuan pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Desa Suka Maju Mohili Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan pembagian Bansos yang dinilai penuh ketidak beresan dan tidak sesuai kondisi nyata di lapangan menjadi kisruh ditengah-tengah masyarakat.
Hal tersebut diungkap oleh Ketua DPW Sumut LSM Garuda Nasional, Hermansyah Telaumbanua dalam sebuah pernyataan keprihatinannya terhadap masyarakat Desa Suka Maju Mohili yang haknya ditiadakan diduga kuat diselewengkan Pj Kepala Desa untuk kepentingan pribadinya,” kata Hermansyah, Jumat (18/09/2026).
Menurut Hermansyah, munculnya keluhan dan pengaduan masyarakat dalam proses penyaluran beras bansos Badan Pangan Nasional di Desa Suka Maju Mohili yang dibagikan pada tanggal 12 April 2026 jumlah KPM 142, namun terjadi ketidak beresan dalam penyaluran ke masyarakat.
“Masyarakat mengaku sebanyak 52 KPM belum menerima bantuan beras 20 kilo gram dan minyak goreng 4 kilo gram bansos PBP Maret sampai April 2026 yang diduga di selewengkan Pj Kepala Desa Suka Maju Mohili, Haogoniwao Telaumbanua sehingga membuat kericuhan di Desa,” terang Hermansyah.
Berdasarkan data otentik penyaluran bansos PBP Maret sampai April 2026 di Desa Suka Maju Mohili yang telah dikantongi Ketua DPW Sumut LSM Garuda Nasional atas dugaan masyarakat bahwa adanya penyelewengan bansos hal tersebut bisa saja benar,” kata Hermansyah.
Kondisi ini memunculkan keberatan dan pengaduan masyarakat yang sebenarnya tercatat sebagai penerima dan memenuhi syarat justru tidak kebagian bantuan. Poin yang paling menyedihkan dan memprihatinkan, warga yang sesungguhnya kurang mampu di Desa Suka Maju Mohili justru tidak menerima. Akibatnya, mereka yang paling membutuhkan pertolongan Negara justru terabaikan dan tertinggal.
Menurutnya, kondisi ini dinilai sangat merugikan masyarakat yang benar-benar berhak dan membutuhkan, sekaligus menimimbulkan ketidak percayaan publik terhadap proses penyaluran bantuan Pemerintah yang seharusnya tepat sasaran, adil dan transparan.
Ketua DPW Sumut LSM Garuda Nasional, Hermansyah Telaumbanua meminta kepada Bupati Nias Selatan untuk segera mencopot jabatan, Haogoniwao Telaumbanua sebagai Pj Kepala Desa Suka Maju Mohili Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, seharusnya penyaluran beras bansos Pemerintah tersebut transparan terhadap data penerima dilakukan secara jujur, objektif, agar bantuan yang disalurkan sampai kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Jangan sampai bantuan prioritas pemerintah yang seharusnya hak masyarakat untuk meringankan sedikit beban perkonomian justru menjadi sumber kepentingan dan memperkaya Pj Kades Suka Maju Mohili Haogoniwao Telaumbanua memunculkan kecemburuan sosial dan ketidakadilan di tengah – tengah masyarakat,” pungkas Hermansyah.
Hermansyah, mewakili masyarakat mejelaskan bahwa telah menyampaikan surat pengaduan ke Bupati Nias Selatan melalui LSM Garuda Nasional atas dugaan penyelewengan Bansos Badan Pangan Nasional, berharap Bupati segera memanggil Pj Kades Suka Maju Mohili Haogoniwao Telaumbanua.
“Kejadian tersebut sangat mencoreng Citra Pemerintah khususnya kinerja bapak Bupati Nias Selatan yang selama ini sangat dicintai masyarakat dan dikagumi, jangan hanya ulah oknum Pj Kades Suka Maju Mohili kepercayaan masyarakat hilang dan beranggapan buruk bahwa Pemerintahan itu semua sama baik level rendah maupun pimpinan tertinggi Daerah,” tegas Hermansyah.
Lembaga Swadaya Masyarakat Garuda Indonesia, mewakili masyarakat memohon kepada Bapak Bupati Nias Selatan untuk segera mencopot Pj Kades Suka Maju Mohili Haogoniwao Telaumbanua tidak pantas sebagai contoh menjadi panutan di Desa, arogan dan angkuh bukan wadah solusi.
Selain itu Hermansyah juga berharap Bupati Nias Selatan mendukung penuh laporan pengaduan DPW Sumut LSM Garuda Nasional ke Kejaksaan Negeri Nias Selatan terkait dugaan penggelapan beras bantuan PBP kuota Maret sampai April Tahun 2026 di Desa Suka Maju Mohili 52 KPM belum menerima Bansos.
Pihak Pemerintah Desa Suka Maju Mohili belum memberikan klarifikasi secara resmi, awak media mengalami jalan buntu untuk konfirmasi Pj Kades tidak respon dan bungkam.
(yosi)
