Tangerang – Media Suarainvestigasi.com – Proyek TRK SMP Negeri 3 Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, kembali menuai sorotan. Proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan pagu Rp783.319.000 dan dikerjakan CV Prasya Putra Sejahtera tersebut diduga menyimpan sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya. Selasa 06/10/2026
Proyek yang dikerjakan dalam satu paket dengan waktu pelaksanaan 75 hari kerja itu diduga tidak mengedepankan kualitas pekerjaan. Hasil pantauan di lapangan, pekerjaan paving diduga tidak melalui proses pemadatan yang memadai dan tidak menggunakan agregat sebagaimana mestinya.
Yang lebih memprihatinkan, paving block yang digunakan diduga berkualitas buruk atau abal-abal. Kondisi ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar karena pekerjaan menggunakan uang rakyat dengan nilai anggaran yang tidak sedikit.
Persoalannya menjadi semakin serius ketika kualitas pekerjaan diduga sudah terlihat bermasalah, namun pekerjaan tetap berjalan.
Saat dikonfirmasi, pihak sekolah menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut merupakan satu paket dengan gedung sekolah. Terkait kondisi paving yang diduga tidak sesuai, pihak sekolah mengaku telah menegur pihak kontraktor.
“Sudah kami tegur, tapi masih begitu. Alasannya dari pihak kontraktor, di RAB memang seperti itu” demikian keterangan pihak sekolah.
Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru. Jika memang spesifikasi paving tersebut tercantum dalam RAB, siapa yang menyusun spesifikasinya dan siapa yang melakukan pengawasan terhadap kualitas material yang digunakan?
Jangan sampai RAB kemudian dijadikan alasan untuk membenarkan pekerjaan yang secara fisik diduga tidak memenuhi kualitas yang semestinya.
Lebih ironis lagi, proyek pemerintah dengan nilai ratusan juta rupiah ini seharusnya memiliki pengawasan yang jelas. Namun apabila temuan seperti pemadatan, agregat, dan kualitas paving saja luput dari perhatian, maka fungsi pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk apa?
Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang diminta tidak tinggal diam. Pengawas proyek harus menjelaskan apakah pekerjaan tersebut benar-benar sesuai RAB, spesifikasi teknis, dan kontrak.
Jangan sampai proyek yang menggunakan APBD justru menghasilkan pekerjaan yang cepat rusak akibat material dan metode pelaksanaan yang diduga tidak sesuai.
Begitu pula dengan pelaksana proyek. CV Prasya Putra Sejahtera harus terbuka menjelaskan kualitas paving yang digunakan, metode pemadatan, penggunaan agregat, serta dasar spesifikasi material yang mereka gunakan.
Publik berhak mengetahui karena anggaran tersebut berasal dari uang negara.
Atas dugaan tersebut, Inspektorat dan BPK juga patut melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi terhadap proyek tersebut. Audit diperlukan untuk mencocokkan antara RAB, spesifikasi, volume, harga material, serta hasil pekerjaan di lapangan.
Kalau memang semua sudah sesuai, biarkan audit yang membuktikannya. Tetapi jika ditemukan ketidaksesuaian, jangan sampai uang rakyat dibayar penuh untuk pekerjaan yang kualitasnya dipertanyakan.
Proyek pemerintah bukan tempat untuk bermain petak umpet. Dinas Pendidikan jangan hanya muncul ketika proyek selesai. Pengawasan harus berjalan sejak pekerjaan dimulai sampai serah terima.
( Muhtarudin )
