BOBROK! DIDUGA ADA “SETORAN PKB 30%” DANA P3-TGAI LEBAK Rp195 JUTA CAIR CUMA Rp120 JUTA

 

*LEBAK – Media Suarainvestigasi.com – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) TA 2026* di Kabupaten Lebak diduga sarang pungli.

Muncul dugaan kuat adanya *pemotongan dana 30%* yang disebut-sebut berkaitan dengan *”aspirasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)”*. Senin (28/7/2026)

CAIR 70% CUMA DITERIMA 40%: “DIPOTONG DI AWAL”*
Pengakuan mengejutkan datang dari penerima P3-TGAI di Lebak. Saat pencairan tahap pertama 70%, kelompok tani justru hanya pegang uang sekitar 40%.

_”Potongan sebesar 30 persen diambil saat pencairan 70 persen. Artinya kami hanya menerima sekitar 40 persen saat pencairan tahap pertama,”_ ujar narasumber yang minta dirahasiakan identitasnya.

Belum selesai sampai di situ. Dana yang tersisa itu masih dipotong PPh dan PPN.

_”Belum lagi anggaran dipotong pajak PPh dan PPN. Jadi total yang kami terima bersih sekitar Rp120 juta dari total anggaran Rp195 juta,”_ ungkapnya.
Artinya, *Rp75 juta raib* sebelum batu pertama diletakkan.

*DAMPAK: MUTU DIKORBANKAN, PROYEK ASAL JADI*
Narasumber menilai pemotongan brutal ini berdampak langsung ke lapangan. Kelompok kesulitan beli material sesuai RAB dan spek teknis.

Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya di beberapa titik P3-TGAI Lebak yang diduga menggunakan material tidak sesuai spesifikasi.

Lemahnya pengawasan *BBWSC3 Banten* sebagai pembina program ikut disorot. Jika dibiarkan, ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga mematikan fungsi irigasi yang dibangun dengan uang rakyat.

_”Apabila dugaan pembiaran terjadi, maka ini adalah kejahatan berjamaah terhadap anggaran negara dan kedaulatan pangan,”_ tegas pengamat.

Upaya konfirmasi ke *Ketua DPC PKB Kabupaten Lebak* via WhatsApp hingga berita ini tayang belum mendapat jawaban. Begitu juga dengan BBWSC3 Banten.

Tim mendesak *APIP, Kejaksaan, dan BPK* segera audit dana P3-TGAI Lebak 2026. Usut tuntas aliran dana 30% yang diduga “setoran aspirasi”. Copot oknum yang bermain.

Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

( Epul/Tim )