Gnungsitoli – Media Suarainvestigasi.com – Dugaan praktik penipuan berkedok arisan online kembali mencuat di wilayah hukum Polres Nias. Seorang perempuan berinisial NL resmi melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau perbuatan curang yang diduga melibatkan EW alias Enjel sang kekasih Oknum TNI AD Sertu RPKH alias Riki betugas di wilayah Kisaran.
Laporan tersebut telah diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Nias pada Selasa, 17 November 2026, sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/693/XI/2026/SPKT/Polres Nias/Polda Sumatera Utara.
Berdasarkan uraian dalam dokumen laporan, peristiwa yang dilaporkan bermula pada Selasa, 8 September 2026, sekitar pukul 17.00 Wib. Pelapor mengaku mengecek grup WhatsApp arisan online yang diikutinya karena dijadwalkan menjadi pemenang dan menerima pembayaran arisan pada hari tersebut.
Namun, pelapor justru mendapati tidak adanya percakapan maupun pemberitahuan dalam grup WhatsApp sebagaimana yang diharapkan. Situasi tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan dan keberatan dari pihak pelapor.
Pelapor selanjutnya berupaya menghubungi pihak yang dilaporkan untuk meminta penjelasan. Akan tetapi, menurut uraian laporan, jawaban yang diterima dinilai tidak memberikan kepastian mengenai pembayaran uang arisan yang menjadi haknya.
Persoalan ini disebut tidak berhenti pada upaya komunikasi. Pelapor mengaku telah melayangkan somasi kepada pihak terlapor agar persoalan tersebut diselesaikan secara baik-baik.
Namun, menurut keterangan dalam laporan, somasi tersebut tidak mendapat respons sebagaimana yang diharapkan. Merasa dirugikan dan tidak memperoleh kepastian penyelesaian, pelapor akhirnya membawa persoalan itu ke ranah hukum dengan mendatangi Polres Nias.
Langkah pelaporan ini menjadi ujian bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengungkap secara terang duduk perkara dugaan penipuan arisan online tersebut. Apakah benar terdapat unsur kesengajaan untuk menguasai uang milik peserta, atau terdapat persoalan lain dalam pengelolaan arisan? Seluruhnya perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
Polres Nias Diharapkan Tidak Berhenti pada Penerimaan Laporan. “Dalam dokumen STTLP, dugaan tindak pidana yang dilaporkan merujuk pada Pasal 492 dan/atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, terlapor juga menyalagunakan saluran komunikasi Grup WhatsApp kepada peserta anggota arisan online melanggar Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
Menurut keterangan NL (korban) bahwa ketua arisan tersebut EW alias Enjel merupakan pacar dari Oknum TNI AD berinisial Sertu RKH yang bertugas di wilayah Kisaran, saat ini sedang mengurus pernikahan melalui Kedinasan Kesatuan TNI AD.
“Upaya secara kekeluargaan telah ditempuh oleh kedua pelapor, agar EW memberikan uang arisan tersebut, namun justrus berinisial RPKH oknum TNI AD pacar EW melakukan intimidasi kepada kedua pelapor mengatakan silahkan untuk dilaporkan ke pihak APH kasus tersebut, saya tunggu, ungkap kedua pelapor ke awak media, Jumat (20/11/2026).
Kini masyarakat tentu berharap laporan tersebut tidak sekadar tercatat secara administratif, tetapi ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mengingat kedua terlapor mengandalkan kekuatan indentitasnya.
Aparat kepolisian diharapkan menelusuri aliran uang arisan, mengklarifikasi keterangan seluruh pihak, serta memeriksa bukti komunikasi dan transaksi yang berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk wadah komunikasi Grup WhatsApp Arisan para peserta. Sebab, apabila dugaan tersebut terbukti, praktik semacam ini bukan hanya berpotensi merugikan satu orang, melainkan dapat mengancam kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas arisan online.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai perkembangan penanganan perkara maupun penetapan status hukum pihak-pihak yang dilaporkan.
Media ini tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pihak-pihak yang dilaporkan berhak memberikan klarifikasi dan menggunakan hak jawabnya. Redaksi juga membuka ruang bagi pihak terlapor untuk menyampaikan penjelasan agar pemberitaan tetap berimbang.
Perkembangan penanganan laporan ini patut dikawal hingga terdapat kejelasan hukum dan kepastian bagi pihak yang merasa dirugikan.
(yosi)





