Laskar Pasundan Indonesia Soroti Ugal-ugalan Penggunaan Anggaran Di setwan Banten,.Ketum Lpi : Rakyat Menderita Pemprov Hura-Hura…!!!

Banten – Suarainvestigasi.com – Sorotan tajam kembali terjadi kepada Pemerintah Provinsi Banten, yang mana ditengah penerapan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat ternyata hal itu tidak diikuti oleh Pemerintah Provinsi Banten. Rabu 04 September 2025

Yang mana pada tahun anggaran 2025 ini begitu banyak penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Banten tidak begitu besar berpengaruh untuk masyarakat, sehingga memunculkan opini bahwa Pemprov Banten seolah tidak peduli pada situasi ekonomi masyarakatnya.

tagline #RakyatMenderitPemprovHuraHura pun seolah menjadi opini nyata publik Banten, hari ini hal itu mendapatkan sorotan dan kritik tajam dari Aktivis Laskar Pasundan Indonesia (LPI).

Lpi melalui Ketua Umumnya , Rohmat Hidayat melayangkan kritik tajam kepada Pemprov Banten ditengah keterpurukan ekonomi masyarakat hari ini seharusnya Pemprov memberikan solusi nyata bukan malah menggunakan anggaran APBD untuk hal hal yang memang tidak begitu berdampak untuk masyarakat” tegas Rohmat.

Rohmat pun menambahkan banyak sekali program penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Banten yang terkesan Ugal-ugalan, mulai dari program jalan Bang Andra hingga yang terbaru, setwan Banten mengalokasikan anggaran besar untuk kepentingan yang tidak ada sama sekali.

Dampak nyata bagi masyarakat semisal adanya pengadaan untuk mic wireles yang menggunakan anggaran mencapai 17 Miliyar, pendingin ruangan mencapai 15 miliyar serta Renovasi Gedung DPRD yang mencapai 21 Miliyar belum lagi yang lainya, jadi disini kita bisa lihat ” Rakyat Menderita Pemprov Poya-Poya” Ketus Rohmat.

Hal itu jelas menurut Lpi hanyalah sebuah hal ugal-ugalan semata dalam penggunaan anggaran, yang mana diduga keras hanya jadi ajang bancakan anggaran semata, jika di kaitkan dengan aspek kebutuhan masyarakat sangat jauh.

Maka dengan adanya hal itu Lpi akan segera melayangkan surat audiensi kepada Sekda Banten, Setkan Banten, Gubernur Dan Ketua DPRD Banten untuk meminta kejelasan aspek urgensi yang mana yang mereka ambil sehingga anggaran APBD Provinsi Banten sampai begitu besar digunakan untuk hal-hal yang tidak begitu berdampak untuk masyarakat Banten. Tutupnya

(M.s)