Marak Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Lebak, LPKSM Cakra Bhuana Desak Kanwil Bea Cukai Banten Segera Bertindak

LEBAK – Media Suarainvestigasi.com – 11 November 2026 – Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Cakra Bhuana Kabupaten Lebak menyoroti kian maraknya peredaran dan penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Kabupaten Lebak. Pihak lembaga menilai belum terlihat adanya upaya penindakan tegas dari instansi berwenang, sehingga peredaran barang kena cukai ilegal tersebut terus meluas di tengah masyarakat.
Ketua LPKSM Cakra Bhuana Kabupaten Lebak, Judin Sutisna, menyatakan keprihatinannya atas kondisi di lapangan yang dinilai luput dari pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum terkait.
“Kami mendesak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Banten untuk segera menertibkan peredaran rokok yang tidak dilabeli pita cukai, sebab di Kabupaten Lebak kondisinya kian menjamur,” ungkap Judin Sutisna dalam keterangannya di Lebak, Rabu (11/11/2026).
Menurut Judin, suburnya praktik penjualan rokok ilegal disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum di lapangan. Padahal, aturan mengenai larangan peredaran barang kena cukai tanpa izin sudah sangat jelas.
“Kenapa mereka tumbuh subur? Ya karena tidak ada penindakan. Padahal regulasinya sudah sangat jelas, tetapi mengapa terkesan dibiarkan tanpa penindakan sama sekali,” tegasnya.
Lebih lanjut, Judin mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi berisi laporan hasil temuan dan inventarisasi tim di lapangan kepada instansi terkait. Salah satu temuan krusial berada di wilayah Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, di mana sebuah rumah milik warga berinisial I-N diduga kuat dijadikan sebagai lokasi penimbunan atau penyimpanan stok rokok ilegal.
“Surat laporan sudah kami sampaikan dan mudah-mudahan segera ditindaklanjuti. Kami berharap ada operasi penindakan yang dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat sanksi bagi penjual maupun penimbun rokok ilegal tidak main-main,” pungkas Judin.
Dasar Hukum dan Ancaman Sanksi bagi Pelanggar
Peredaran, penjualan, maupun penimbunan rokok ilegal (tanpa pita cukai/polos, pita cukai palsu, pita cukai bekas, atau salah peruntukan) merupakan tindak pidana di bidang cukai yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
Berdasarkan UU Cukai tersebut, pelanggaran terkait rokok ilegal dikenai sanksi sebagai berikut:
1. Penjual dan Pengedar (Pasal 54): Dipidana penjara 1 hingga 5 tahun dan/atau denda 2 hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

2. Penimbun dan Penyimpan (Pasal 56): Bagi yang menyimpan, memiliki, atau menimbun rokok ilegal diancam pidana penjara 1 sampai 5 tahun serta denda 2 hingga 10 kali nilai cukai.

3. Perampasan Barang Bukti (Pasal 62): Seluruh rokok ilegal beserta sarana pengangkut yang digunakan dapat dirampas untuk negara.

( Epul/Tim )