Masyarakat Nias Bersatu: BPP-PKN Melaksanakan Aksi Damai Desak Pemerintah Pusat Percepatan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias!!!

Kepulauan Nias – Media Suarainvestigasi.com – Masyarakat Kepulauan Nias bersatu Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN) meliputi masyarakat, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunungsitoli melaksanakan Aksi Damai mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mencabut Moratorium pembatasan Pemekaran Kepulauan Nias menjadi Provinsi.

Aksi Damai yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (12/11/2025) sekira pukul 10:00 Wib Pemerintah dan Masyarakat Se-Kepulauan Nias mendesak Pemerintah Pusat untuk segera melaksanakan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.

Ketua Umum BPP-PKN (Mayjend TNI (Purn) Drs. Christian Zebua, M.M menyampaikan dalam Orasi Aksi Damai diruang Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli, bahwa kami masyarakat Kepulauan Nias meliputi 4 Kabupaten 1 Kota hari ini bersatu padu menyuarakan aspirasi yang telah lama terpendam dan merindukan Kepulauan Nias menjadi Provinsi.

“Kepulauan Nias telah memenuhi syarat menjadi Provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah baik dari aspek administratif, kemampuan ekonomi, potensi wilayah maupun Sosial Budaya,” ujar Christian Zebua.

Lanjut Christian Zebua menegaskan bahwa, masyarakat Kepulauan Nias meyakini dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Nias akan mampu mengelola potensi Daerah yang ada secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana Kepulauan Nias saat ini sangat jauh tertinggal dari Daerah lainnya.

Masyarakat terus berkomitmen dan bertekat untuk berjuang demi mewujudkan Kepulauan Nias menjadi Provinsi. Aspirasi Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias bukanlah gagasan baru dan kepentingan individu, bahkan pada tahun 2014, usulan ini telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur dan DPRD Sumatera dan telah menjadi rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPR RI. Namun, penetapan RUU tersebut tertunda hingga berakhirnya masa jabatan DPR RI periode 2029-2014 yang lalu,” ucap Christian Zebua dengan nada tegas.

Tambahnya, mempertimbangkan seluruh argumen dan tujuan tersebut, bahwa Unsur Pemerintahan dan elemen masyarakat Kepulauan Nias dengan tegas menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Dewan Pertimbangan Daerah Republik Indonesia untuk memproses Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias dan segera mencabut Moratorium Pemekaran Otonomi Daerah Baru (DOB) agar Kepulauan Nias dapat dibentuk menjadi Provinsi,” akhir kata Mayjend TNI (Purn) Drs. Christian Zebua, M.M mantan Pangdam XVII/Cenderawasih itu.

Tanggapan Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Adrianus Zega, S.T., M.Psi, dalam merespon tuntutan BPP-PKN menyatakan bahwa pihaknya mendukung dan mendorong sepenuhnya agar pembentukan Provinsi Kepulauan Nias segera ditanggapi dan terealisasikan. Pihaknya sebagai Perwakilan Rakyat dan penyambung lidah masyarakat secepatnya menyampaikan aspirasi masyarakat ini di Pemerintahan RI.

“Oleh karena itu secara lembaga DPRD Kota Gunungsitoli Kami mendukung aksi ini. Kita akan turut mendorong Pemerintah Pusat untuk segera mencabut aturan Moratorium tersebut supaya Pembetukan Provinsi Kepulauan Nias tidak ada terkendala,” Tegasnya Adrianus Zega dengan penuh dukungan.

Dari pantau Suarainvestigasi.com massa BPP-PKN membawa spanduk bertuliskan aspirasi masyarakat wujud keseriusan Kepulauan Nias menjadi sebuah Provinsi.

1. Kami Unsur Pemerintahan dan Elemen Masyarakat Kepulauan Nias Menyampaikan Aspirasi Kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Dewan Pertimbangan Daerah Republik Indonesia Agar Segera Memproses Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias Pemekaran Provinsi Sumatera Utara Dengan Mencakup Wilayah Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat Dan Kota Gunungsitoli.
2. Selamat Dan Sukses! Pelaksanaan Aksi Damai Percepatan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.
3. Suara Mahasiswa Untuk Nias Bersatu. Kami Mendukung Langkah Konstruktif Dan Dialogis Dalam Mewujudkan Pemekaran Pulau Nias Menjadi Provinsi, Sebagai Wujud Nyata Memperjuangkan Kemajuan Masyarakat Kepulauan Nias Dan Keadilan Pembangunan.(Ononiha-Bersatu!!!) Kepulauan Nias Provinsi! Hidup Mahasiswa Nias.
4. Warga Nias Bersatu!!! Mendukung Badan Persiapan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN) “Cabut Moratorium Dan Percepat Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias”
   “Nias Harus Maju, Jangan Dibiarkan Tertinggal”
   ”Cintailah Nias Seperti Kami Mencintainya! Berikan Hak Kami Menjadi Provinsi”

Selain itu Aksi Damai BPP-PKN tersebut di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli menyanyikan lagu Yel-Yel Cabut-Cabut Moratorium, Moratorium Wajib Dicabut dengan berulang-ulang. Massa menyampaikan aspirasi dengan tertib dan aman. Selanjutnya massa menyerahkan pernyataan sikap melalui unsur Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli hingga membubarkan diri dengan penuh semangat.

Turut dihadiri 5 Kepala Daerah 1 Kota/Mewakili, Mantan DPRD Se-Kepulauan Nias, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Rohaniawan, Unsur Mahasiswa berbagai Universitas di Kepulauan Nias, Pers, LSM dan Ormas serta hadirin lainnya.

(yosi)