Lebak – Media Suarainvestigasi.com – Dengan Beredarnya informasi dan keluhan dari sejumlah warga terkait dugaan penggelapan uang Bantuan Sosial (Bansos) yang terjadi di Desa Sukasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak. Dugaan ini mencuat setelah adanya laporan bahwa sebagian bantuan dalam bentuk uang yang seharusnya diterima secara penuh oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), diduga tidak disalurkan sesuai ketentuan dan jumlah yang semestinya. Rabu 10 Desember 2025
Sehingga Menimbulkan Sorotan Dan Kecaman Keras Dari Berbagai Pihak, Salah satunya Dari Anggota Ormas Gaib 212 (Tisna) ia mengungkapkan bahwa sangat merasa kecewa dan sangat prihatin akibat adanya dugaan tersebut, ia pun mengecam keras dan meminta aparat penegak hukum (APH) agar Segera Menindak tegas diduga pelaku yang merugikan masyarakat tersebut.
“Ya saya sangat kecewa dengan adanya pengaduan dari masyarakat yang katanya bantuannya tidak diberikan oleh oknum pemdes Sukasari, Dan itu terbukti di Rekening Koran bahwa uang Bansos, Milik Atas nama A itu di ambil dan dimasukkan ke salah satu rekening, Atas Nama Inisial (MY) Diduga Rekening Istri Kades, Sukasari, Maka saya meminta Kepada APH (aparatur penegak hukum) untuk mengusut tuntas dugaan tersebut, dan jika terbukti Maka Hukum harus dijalankan sebagaimana mestinya,” Ungkapnya.
Menurut keterangan warga, terdapat indikasi bahwa penyaluran dana Bansos tersebut dipotong, ditahan, atau tidak diberikan sepenuhnya. Bahkan Ada 3 Kali Pencairan Yang Tidak Diberikan, Kepada KPM Inisial A, Melainkan Ditarik Ke Rekening Atas nama Inisial (MY) Selaku Istri Dari Kepala Desa Sukasari. Sejumlah warga mengaku Tidak Memegang kartu ATM PKH BPNT nya tersebut, bahkan diduga diarahkan untuk tidak mempersoalkan hal tersebut.
Hingga Rilis berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Desa Sukasari. Namun masyarakat berharap aparat penegak hukum, termasuk Inspektorat, Kejaksaan Negeri, maupun Aparat Penegak Hukum lainnya, dapat mengambil langkah investigasi secara transparan apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.
Dasar Hukum Dugaan Penggelapan Dana Bantuan Sosial
Dugaan penggelapan dana bantuan negara dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana korupsi dengan merujuk pada:
Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001)
Siapapun yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain hingga merugikan keuangan negara dapat dipidana.
Ancaman sanksi:
Penjara minimum 4 tahun, maksimum 20 tahun, denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.
Pasal 3 UU Tipikor
Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara.
Ancaman sanksi:
Penjara hingga 20 tahun, denda maksimal Rp 1 miliar.
Jika ada tindakan pemotongan tanpa dasar hukum
Hal tersebut dapat masuk kategori Pungutan Liar (Pungli) berdasarkan:
Pasal 12 e UU Tipikor
Pasal 368 KUHP (Pemerasan)
Ancaman sanksi:
Penjara maksimal 9 tahun.
Harapan Warga dan Tuntutan Transparansi
Warga Desa Sukasari meminta agar pemerintah daerah dan penegak hukum:
Melakukan audit terhadap penyaluran dana Bansos,
Memeriksa alur anggaran dari pusat hingga ke penerima,
Melindungi pelapor dari intimidasi atau tekanan.
Masyarakat berharap program bantuan sosial yang diperuntukkan kepada warga yang berhak tidak dicederai oleh praktik penyelewengan, terlebih karena bersumber dari anggaran negara yang diperuntukkan meringankan beban hidup rakyat.
Epul/Tim
