• Home
  • Budaya
  • Daerah
  • Hiburan
  • Hukum
  • Kriminal
  • Lintas Peristiwa
  • Militer
  • Nasional
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Teknologi
  • Wisata
Suarainvestigasi.
  • Home
  • Nasional
  • Lintas Peristiwa
  • Ragam
  • Hukum
  • Kriminal
  • Budaya
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Lintas Peristiwa
  • Ragam
  • Hukum
  • Kriminal
  • Budaya
No Result
View All Result
Suarainvestigasi.com
No Result
View All Result
Home Daerah

Dinkes Kabupaten Simalungun Di Jadikan Ajang Pungutan Liar Oleh Oknum Tertentu 

suarainv by suarainv
September 12, 2019
in Daerah, Hukum, Kesehatan
0
Dinkes Kabupaten Simalungun Di Jadikan Ajang Pungutan Liar Oleh Oknum Tertentu 
6
SHARES
83
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 

 

Pematang Siantar – Suara Investigasi –  Pegawai puskesmas Pemkab Simalungun dipungli (pungutan liar) untuk pengadaan alat absensi sidik jari eletronik atau fingerprint. 

 

Seperti Di Kutip Dari Suararepublik.co Informasi yang diperoleh, pungli dilakukan terhadap pegawai Puskes di Seluruh Kabupaten Simalungun sejak Februari 2019 melalui bendahara setiap Puskesmas.

 

Keluhan yang disampaikan pegawai Puskesmas  akan pengadaan alat absensi tersebut memberatkan. 

 

Menurut salah seorang yang tidak ingin disebut namanya mengatakan, pungutan tersebut bersifat paksaan dan memberatkan dikarenakan pengadaan barang tersebut menggunakan uang pribadi yang akan menjadi aset negara, dan pegawai PNS dan Honorer di lingkungan Puskesmas Kabupaten Simalungun pun wajib membayarkan pungli tersebut ke bendahara puskesmas dan disetorkan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.

 

Informasi didapatkan dari beberapa pegawai yang merasa keberatan atas tindakan yang dilakukan para pejabat dilingkungan Dinas Kesehatan.

 

Keluhan yang dialami pegawai Puskesmas, salah satunya adalah beban yang dilimpahkan adalah alat Absensi  atau finger print senilai Rp 6.000.000 dibagi jumlah pegawai puskesmas.

 

Jika dikalkulasi total dari pengadaan alat tersebut adalah Rp. 6.000.000 x 34 Puskesmas = Rp 204.000.000,-, jika dilihat harga perbandingan dari penyedia yang kami dapatkan berkisar antara Rp

 

1.000.000 –  Rp 3. 000.000,-  dimana harga tersebut sudah terjadi penggelumbungan harga.

 

Hasil Investigasi Media Suara Republik news, Transone dan LSM KITA – PD dari Jakarta

 

1. Pengadaan alat absensi Finger Print tidak dianggarkan melalui APBD dan tidak dilakukan pembelian E-Purchasing melalui situs resmi pemerintahan LKPP yaitu situs E-katalog.go.id.

 

2. Mark UP harga Pengadaan alat absensi Finger Print  sampai dengan 50 % yang dilakukan dalam pengadaan alat absensi Finger Print. Dimana harga alat dengan spesifikasi yang sama dengan hargaRp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 3.000.000 di situs Tokopedia.com fan lazada.com dengan merek  dan kwalitas yang sama.

 

Hal ini telah dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Bpk Simanjuntak. Untuk mengkonfirmasi hal tersebut Tim suararepubliknews, transone.id dan LSM KITA-PD diarahkan ke warung kopi Di Jalan Asahan dengan topic pembicaraan kurang relevan dan jawaban singkat yaitu pengadaan tersebut sesuai dengan kesepakatan.

 

Hal ini bertentangan dengan pernyataan dari pegawai puskesmas yang merasa keberatan dan merasa terpaksa oleh pengadaan alat finger print tersebut.

 

Melihat peristiwa ini Bapak Dedi Haryanto M selaku Koor. Litbang & Investigasi menyatakan hal ini merupakan penyalah gunaan wewenang.

 

Seperti kita ketahui bersama bahwa korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan yang sangat luar biasa atau Extra Ordinary Crime. 

 

Terkait hal tersebut para penyelenggara negara yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif legislatif dan yudikatif telah disumpah agar senantiasa jujur adil bersih bebas korupsi kolusi dan nepotisme.

 

Sehubungan dengan hal tersebut Perkumpulan Masyarakat Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (PM-KITA-PD) sesuai peraturan pemerintah nomor 71 TAHUN 2000 dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU. 0076107.AH.01.07 Tahun 2016.

 

Sebagai Kelompok Masyarakat yang berperan serta aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta sebagai salah satu wadah dalam menampung inspirasi masyarakat luas sekaligus merupakan Social Control yang selalu berkomitmen melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap setiap praktek yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada satuan kerja pemerintah pusat/daerah APBN/APBD BUMN/BUMN dan swasta.

 

Dengan ini LSM KITA-PD telah melaporkan Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun ke Tipikor.( Dorhan M ) 

Previous Post

Oprasi Penyakit Masyarakat Polres Serang Kota Polda Banten Berhasil Amankan Berbagai Macam Minuman Keras

Next Post

Dandim 0506/Tgr Ajak Insan Pers "NGERIK" (Ngerumpi Asyik) 

suarainv

suarainv

Next Post
Dandim 0506/Tgr Ajak Insan Pers “NGERIK” (Ngerumpi Asyik) 

Dandim 0506/Tgr Ajak Insan Pers "NGERIK" (Ngerumpi Asyik) 

Discussion about this post

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Nabila Maharani Penyanyi Kaum Milenial

Nabila Maharani Penyanyi Kaum Milenial

Agustus 28, 2020
Gagal Penuhi Janji,  One Bell Park Mall dinyatakan Pailit (PT. Harmas Jalesveva)

Gagal Penuhi Janji,  One Bell Park Mall dinyatakan Pailit (PT. Harmas Jalesveva)

Juni 13, 2020
Kepsek SDN 077301 Fanedanu Delimawarni Gulö: “Lempar Bola” Tentang Pemberitaan Kesemrautan Kebersihan Sekolah Yang Dipimpinnya

Kepsek SDN 077301 Fanedanu Delimawarni Gulö: “Lempar Bola” Tentang Pemberitaan Kesemrautan Kebersihan Sekolah Yang Dipimpinnya

September 10, 2021
Diduga Pegawai PTT Piket Dinas PUPR Gunungsitoli Mengancam dan Merasa Tidak Takut Kepada Wartawan Manapun 

Diduga Pegawai PTT Piket Dinas PUPR Gunungsitoli Mengancam dan Merasa Tidak Takut Kepada Wartawan Manapun 

Mei 11, 2021
Dorong Peningkatan PAD, BPKPD Kabupaten Nias Barat Berlakukan Pajak 10% Di Restoran.

Dorong Peningkatan PAD, BPKPD Kabupaten Nias Barat Berlakukan Pajak 10% Di Restoran.

0

Pendakian Gunung Gede – Pangrango Akan di Tutup 10 Hari Kedepan

0
Menara Base Transceiver Station (BTS) Telekomunikasi Tak Berizin Makin Marak Di Kota Tangerang 

Menara Base Transceiver Station (BTS) Telekomunikasi Tak Berizin Makin Marak Di Kota Tangerang 

0
Izin Belum Dikantongi, Tower Tetap Jalan Dimana Isntansi Terkait…??? 

Izin Belum Dikantongi, Tower Tetap Jalan Dimana Isntansi Terkait…??? 

0
Dorong Peningkatan PAD, BPKPD Kabupaten Nias Barat Berlakukan Pajak 10% Di Restoran.

Dorong Peningkatan PAD, BPKPD Kabupaten Nias Barat Berlakukan Pajak 10% Di Restoran.

September 22, 2023
Pemkab Nias Barat Tidak Menerima Formasi ASN Tahun 2023, Ini Alasannya

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2023

September 22, 2023
Pemkab Nias Barat Tidak Menerima Formasi ASN Tahun 2023, Ini Alasannya

Pemkab Nias Barat Tidak Menerima Formasi ASN Tahun 2023, Ini Alasannya

September 22, 2023
Bunda PAUD Kota Gunungsitoli Deklarasikan PAUD Ke SD Yang Menyenangkan.

Bunda PAUD Kota Gunungsitoli Deklarasikan PAUD Ke SD Yang Menyenangkan.

September 21, 2023

Bari

Dorong Peningkatan PAD, BPKPD Kabupaten Nias Barat Berlakukan Pajak 10% Di Restoran.

Dorong Peningkatan PAD, BPKPD Kabupaten Nias Barat Berlakukan Pajak 10% Di Restoran.

September 22, 2023
Pemkab Nias Barat Tidak Menerima Formasi ASN Tahun 2023, Ini Alasannya

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2023

September 22, 2023
Pemkab Nias Barat Tidak Menerima Formasi ASN Tahun 2023, Ini Alasannya

Pemkab Nias Barat Tidak Menerima Formasi ASN Tahun 2023, Ini Alasannya

September 22, 2023
Bunda PAUD Kota Gunungsitoli Deklarasikan PAUD Ke SD Yang Menyenangkan.

Bunda PAUD Kota Gunungsitoli Deklarasikan PAUD Ke SD Yang Menyenangkan.

September 21, 2023

Suarainvestigasi.com Merupakan Media Online Terpercaya Mengupas Semua Berita Secara Dalam

Follow Us

Browse by Category

  • Budaya
  • Daerah
  • Hiburan
  • Hukum
  • Kesehatan
  • Kriminal
  • Legalitas Perusahaan
  • Lintas Peristiwa
  • Militer
  • Nasional
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Tangerang Raya
  • Teknologi
  • TNI-Polri
  • Uncategorized
  • Vidio
  • Wisata

Recent News

Dorong Peningkatan PAD, BPKPD Kabupaten Nias Barat Berlakukan Pajak 10% Di Restoran.

Dorong Peningkatan PAD, BPKPD Kabupaten Nias Barat Berlakukan Pajak 10% Di Restoran.

September 22, 2023
Pemkab Nias Barat Tidak Menerima Formasi ASN Tahun 2023, Ini Alasannya

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2023

September 22, 2023
Pemkab Nias Barat Tidak Menerima Formasi ASN Tahun 2023, Ini Alasannya

Pemkab Nias Barat Tidak Menerima Formasi ASN Tahun 2023, Ini Alasannya

September 22, 2023
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Alamat Redaksi
  • Tentang Kami
  • Vidio

© 2020 Suara Investigasi.com Dibuat - oleh Niagapedia.

No Result
View All Result
  • Home
  • Budaya
  • Daerah
  • Hiburan
  • Hukum
  • Kriminal
  • Lintas Peristiwa
  • Militer
  • Nasional
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ragam
  • Teknologi
  • Wisata

© 2020 Suara Investigasi.com Dibuat - oleh Niagapedia.