TANGERANG, Suarainvetigasi.com –Terkait adanya dugaan pembangunan proyek yang muncul dibelakang area gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang, menjadi sorotan publik ditengah pandemi Covid 19.
Pasalnya pada saat berlangsungnya pengerjaan pembanguan proyek tersebut, tidak terpampang papan informasi mengenai jenis pembangunan, proses waktu pengerjaan, nama kontruksi, luas volume dan besaran anggaran yang digunakan.
Ironis keberadaan proyek tersebut nampak tidak ingin diketahui oleh publik, bahkan beberapa pekerja pun seolah terkesan menutupi saat dimintai keterangan informasi oleh beberapa awak media.
Saat awak media mendatangi Kantor Direktur RSUD Kota Tangerang, guna bertujuan ingin melakukan konfirmasi secara resmi mengenai tidak adanya papan informasi dalam pembangunan tersebut.
Kemudian salah satu security yang namanya tidak ingin dipublikasikan mengatakan, “Saat ini Direktur RSUD Kota Tangerang Dr. Heni sedang tidak ada ditempat, silahkan besok saja datang kembali untuk melakukan konfirmasi,” katanya kepada awak media. Senin (19/10/2020) Siang.
Disisilain Kepala Staft Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) RSUD Kota Tangerang Selamet menyampaikan, “Coba langsung tanyakan ke Humas RSUD kota Tangerang saja, saya kan cuma prajurit jadi ngikut saja apa kata atasan,” ucapnya.
Intinya beginih kalau masalah pembangunan proyek tersebut itu kan secara global pun punya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dan diperuntukan untuk ruang Kibi Psikolosis(TBC).
“Kemudian mengenai tidak adanya papan informasi dalam pembangunan proyek tersebut sebelumnya dari pihak kami pun sudah menegur beberapa kali bersama ibu Kabid Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) RSUD Kota Tangerang namun hingga kini mereka belum memasang papan informasinya,”
Sebenernya pada umumnya kami hanya mendapatkan renovasi bukan pembangunan gedung baru untuk ruangan KIBI Psikosis karena dasarnya kami tidak memiliki tempat akhirnya kita gunakan lahan kosong dibagian belakang gedung RSUD Kota Tangerang.
“Ruangan KIBI Psikolosis hanya dikhususkan untuk penyakit TBC saja, dengan luas 100 meter,” tambahnya.
Bedasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan upaya penyelenggara negara agar memastikan terpenuhinya hak publik terkait informasi dan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, dalam penjelasan umum UU KIP diketahui bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.
Kemudian, dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik.
(andre)
( Yuukkk Bantu Dan Dukung Kami Dengan Follow Instagram ? @media_suarainvestigasi.com_ Banyak Info Menarik Disini )
