Humas FWJ Indonesia provinsi Banten meminta Audit proyek Revitalisasi SDN Serdang wetan Legok

 

TANGERANG — Media Suarainvesrigasi.com – Proyek revitalisasi Satuan Pendidikan Direktorat Sekolah Dasar di SD Negeri Serdang Wetan, kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, Banten yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan dana bantuan sebesar Rp954.847.410, menjadi sorotan. Rabu 23/09/2026

Pekerjaan yang dilaksanakan melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) tersebut diduga menyisakan sejumlah kejanggalan. Salah satunya terkait pemasangan rangkai atap baja ringan yang di diduga menggunakan material bekas. Selain itu, mekanisme penunjukan pihak pelaksana atau kontraktor juga dipertanyakan.

Humas FWJ (forum wartawan jaya) Indonesia Provinsi Banten, Mansyur, menilai proyek yang menggunakan anggaran negara dengan nilai hampir Rp1 miliar tersebut semestinya dikerjakan secara transparan dan sesuai ketentuan.

“Kami mempertanyakan kualitas material dan mekanisme pelaksanaan proyek ini. Kalau memang tidak ada persoalan, tentu semuanya harus bisa dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai anggaran negara yang seharusnya untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan justru menimbulkan tanda tanya,” tegas Mansyur.

Saat dikonfirmasi, pihak sekolah melalui seseorang berinisial (Iwn) membenarkan bahwa anggaran revitalisasi tersebut berasal dari pemerintah pusat. Terkait kontraktor, ia menyampaikan bahwa pihak pelaksana ditunjuk langsung berdasarkan pengajuan pekerjaan tersebut.

Selain itu Iwn juga menjelaskan, bahwa proyek tersebut bersumber dari aspirasi dewan pusat.

Iwn juga menyebut pihak kepala sekolah memiliki tanggung jawab apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaan proyek.

Ketika ditanyakan mengenai pihak kontraktor, sekolah memberikan kontak WhatsApp salah satu pihak yang disebut sebagai pemborong. Namun, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, pihak tersebut justru tidak mengakui bahwa proyek tersebut merupakan miliknya.

Kondisi tersebut semakin menimbulkan pertanyaan mengenai siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan serta bagaimana mekanisme penunjukan pelaksananya.

FWJ Indonesia Provinsi Banten meminta BPK-RI melakukan audit secara menyeluruh, baik terhadap penggunaan anggaran maupun pelaksanaan fisik proyek revitalisasi tersebut.

“BPK-RI harus turun dan memeriksa secara menyeluruh. Mulai dari perencanaan, mekanisme pelaksanaan, penggunaan anggaran, volume pekerjaan, sampai kualitas material. Kalau semuanya sudah sesuai, tentu hasil audit dapat menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul di lapangan,” pungkas Mansyur.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan penggunaan material bekas dan persoalan mengenai pihak pelaksana masih memerlukan klarifikasi serta pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

(Muhtarudin)