Tangerang – Suarainvistigasi.com – Proyek pembangunan rehab kantor kecamatan dan gedung GSG yang berada di lingkup Kantor Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang diduga buat ajang korupsi pejabatnya. Agar tak terendus oleh publik keberadaan Dua proyek ini tidak dilengkapi dengan papan informasi anggaran.
Kecurigaan itu semakin jelas karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Camat beserta Sekcam Panongan selalu menghindar dan sulit untuk ditemui. Bahkan mereka terkesan alergi terhadap penggiat kontrol sosial.
Besar dugaan adanya praktek birokrasi hitam dalam pelaksanaan kontrak Penunjukan Langsung (PL) suatu pekerjaan proyek pagu anggaran Kecamatan Panongan ini semakin nyata kebenarannya.
Pasalnya, setiap adannya kegiatan proyek yang dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai dengan ekspetasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pejabat terkait terkesan seperti enggan untuk membenahi daripada hasil pekerjaan yang notabene tidak memberikan manfaat jangka panjang untuk masyarakat.
Mengapa demikian, mungkin indikasinya pejabat terkait telah menerima gratifikasi atau nilai persentase proyek dari kontraktor. Sehingga tikus-tikus kantor ini tidak akan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
Saat dikonfirmasi, Heru, Camat Panongan selalu menghindar jika didatangi oleh punggawa kontrol sosial dengan berbagai macam alasan. Bahkan Camat dan Sekcam memilih diam dan enggan merespon.
Mansyur, Ketua Laskar Pasundan Indonesia (LPI) DPW Banten menilai pejabat seperti ini tidak layak untuk dijadikan pemimpin. Karena mereka tidak mampu melayani masyarakat dengan baik. Pejabat yang dibayar oleh pajak rakyat ini harusnya dapat mengambil keputusan yang tegas bilamana ada suatu hal yang menyimpang.
“Kami meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengadakan audit menyeluruh di Kecamatan Panongan ini, karena banyak sekali dugaan penyimpangan anggaran,” ungkapnya.
Diamnya pejabat adalah suatu kejahatan sosial, maka dari itu kata Mansyur, semua aparatur pemerintahan Kecamatan Panongan ini harus diperiksa semuanya, bila perlu diusut itu terkait dugaan birokrasi hitam gratifikasi proyek.
Sampai berita ini diterbitkan camat atau sekcam belum dapat memberikan keterangan secara resmi.
Tim
