Nias Selatan, suarainvestigasi.com –Penyaluran beras bantuan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Kelurga Penerima Manfaat (KPM) Desa Suka Maju Mohili, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan, pada bulan Maret 2026 lalu mendapat sorotan tajam setelah sejumlah warga mengeluhkan dugaan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan tersebut.
Keluhan disampaikan warga Desa Suka Maju Mohili Sabtu (29/08/2026). Mereka menilai masih terdapat sejumlah masyarakat yang belum tersalurkan bantuan beras 20 Kg dan minyak goreng 4 kg termasuk lanjut usia (lansia) dan janda, hingga bulan Agustus 2026 ini.
Menurut warga data yang dikeluarkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebanyak 142 KPM, yang disalurkan melalui Lembaga Perum Bulog ke pihak Desa dan Kecamatan. Namun diduga tidak tepat sasaran ada yang belum menerima sesuai jumlah data sebanyak 52 KPM.
“Bantuan panganan tersebut sudah diberikan sepenuhnya oleh pihak terkait sesuai data KPM, namun untuk dugaan sementara beras tersebut digelapkan oleh Pj Kades Suka Maju Mohili, Haogöniwaö Telaumbanua,” katanya.
Di sisi lain, warga mempertanyakan kemana jatah KPM yang belum merima tersebut, menurut mereka secara kondisi ekonomi tercatat sebagai penerima bantuan, ungkap salah satu warga Desa Suka Maju, ketika di wawancarai awak media, Sabtu (29/08/2026), yang tidak bersedia identitasnya disebut dengan alasan akan mendapat tekanan dari pihak terkait.
Dugaan persoalan penyelewengan bantuan pangan beras 20 kg dan minyak goreng 4 kg tersebut semakin menguap setelah Redaksi Media ini mendapat data konkret KPM warga Desa Suka Maju yang di keluarkan oleh pihak Bapanas sebanyak 142 KPM, namun penyampaian warga belum tersalurkan sebanyak 52 KPM. Kondisi itu memunculkan pertanyaan warga mengenai mekanisme pendataan, verifikasi, serta penyaluran bantuan kepada warga kelurga penerima manfaat.
Seorang aktivis sosial berinisial YZ yang mengaku melakukan kontrol sosial di wilayah tersebut, meminta Pemerintah terkait melakukan pengecekan terhadap data penerima bantuan.
“Di wilayah Desa Suka Maju Mohili masih banyak warga yang kondisi ekonominya sulit, pekerjaan mereka sehari-hari hanya berkebun, beternak dan sebagian petani sawah tetapi justru tidak mendapatkan bantuan, kondisi Desa juga berada diketinggian perbukitan akses kondisi Infrastruktur jalan menuju kesana sangat sulit untuk dilewati kendaraan roda dua dan roda empat, ungkap YZ kepada wartawan, Senin (31/08/2026).
Soroti mekanisme perwakilan pengambilan bantuan. Selain persoalan data penerima, YZ juga menyoroti dugaan adanya sejumlah pengambilan bantuan diwakilkan kepada saudara maupun pihak lain.
Menurutnya, mekanisme perwakilan harus dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses distribusi bantuan.
YZ menilai Pemerintah perlu memastikan setiap bantuan yang disalurkan memiliki mekanisme administrasi yang jelas, termasuk pencatatan penerima, pengambilan oleh pihak yang mewakili, serta alasan apabila bantuan tidak dapat diterima langsung oleh penerima manfaat.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Pemerintah harus hadir untuk masyarakat yang kesulitan. Kalau ada warga yang sudah mampu tetapi masih menerima bantuan, sementara warga miskin tidak mendapatkannya, tentu harus dipertanyakan dan diperbaiki,” tegasnya.
Minta Pemerintah Turun Langsung. “YZ berharap, Bupati Nias Selatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nias Selatan, Dinas Sosial Nias Selatan, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, PT Pos Indonesia, Tingkat Kecamatan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas maupun Pemerintah Pusat memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat Desa Suka Maju Mohili melakukan audit menyeluruh terkait dugaan penyelewengan penyaluran beras bantuan Bapanas tersebut pada bulan Maret 2026 lalu,” tegasnya.
Ia secara khusus meminta Bupati Nias Selatan beserta Jajarannya, Polres Nias Selatan dan Kejaksaan Negeri Nias Selatan segera melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut dilapangan jika terbukti adanya permainan oknum tertentu segera diberikan tindakan hukum tanpa pandang bulu serta tidak memberikan tolerir siapapun pelakunya.
Menurut YZ, pemeriksaan tersebut bukan bermaksud untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan memastikan bantuan Pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Harapan saya pemerintah bisa turun tangan langsung mengecek kembali, amanah bantuan untuk masyarakat harus benar-benar diberikan kepada warga yang berhak. Jangan sampai orang yang tidak mampu malah tidak mendapatkan haknya dan menguntungkan para oknum mafia memanfaatkan situasi kepedulian Pemerintah Pusat di Daerah,” katanya.
Ia juga mendorong transparansi terkait jumlah bantuan yang diterima Desa Suka Maju Mohili, daftar penerima manfaat, mekanisme pengambilan, serta prosedur bagi penerima yang berhalangan hadir.
Data penerima dinilai perlu diverifikasi ulang, menurut YZ persoalan bantuan sosial tidak hanya menyangkut jumlah beras yang diterima masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan akurasi data dan keadilan dalam pelayanan publik.
Data penerima bantuan, kata dia, perlu diperbarui dan diverifikasi secara berkala berdasarkan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Hal tersebut penting karena kondisi ekonomi warga dapat berubah sehingga status penerima bantuan juga semestinya dapat dievaluasi.
Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria namun belum mendapatkan bantuan diharapkan dapat menyampaikan keberatan melalui mekanisme resmi kepada Pemerintah Desa maupun instansi terkait.
Di sisi lain, setiap dugaan ketidaktepatan sasaran tetap perlu diverifikasi berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tidak terjadi kesimpulan sepihak yang berpotensi merugikan pihak tertentu.
“Kami bukan mencari kesalahan siapa pun. Tetapi kami hanya ingin bantuan Pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau memang datanya sudah benar, silahkan dijelaskan secara terbuka. Kalau ada yang perlu diperbaiki, mari diperbaiki bersama,” pungkas YZ.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan beras tersebut masih memerlukan klarifikasi dari Pemerintah Desa Suka Maju Mohili dan Instansi terkait. Belum terdapat keterangan resmi yang membuktikan adanya pelanggaran dalam proses penyaluran.
“Karena itu, seluruh informasi mengenai dugaan ketidaktepatan sasaran perlu diverifikasi lebih lanjut dengan mengacu pada data resmi dan penjelasan pihak berwenang,” ungkap YZ mengakhiri.
Keluhan warga mengenai persoalan tersebut awak media berharap mendapat perimbangan informasi, mengkonfirmasi Pj Kades Suka Maju Mohili, Haogöniwaö Telaumbanua, namun disayangkan tidak merespons memilih diam alias bungkam hingga berita ini tayang.
(yosi)
