Jakarta — Media Suarainvestigasi.com – Langkah tegas Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya dalam melakukan penggeledahan sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi kelas kakap menuai sorotan luas. Aksi hukum ini disebut sebagai gebrakan nyata dalam membongkar praktik korupsi yang selama ini dinilai merugikan negara dalam jumlah fantastis.
Ketua Umum Lembaga Pengawas Kinerja Kepolisian (LPKK) Tribrata Watch, Weliari S.H., yang akrab disapa Willy secara lantang menyatakan dukungan penuh terhadap langkah berani aparat kepolisian tersebut. Ia menegaskan bahwa upaya paksa berupa penggeledahan adalah sinyal kuat bahwa penegakan hukum tidak boleh lagi setengah hati.
“Ini bukan perkara kecil. Ini kasus besar yang menyangkut kepentingan negara dan rakyat. Kami mendukung penuh langkah Polri untuk mengusut sampai tuntas tanpa kompromi,” tegas Willy.
Sejumlah perkara besar yang kini tengah diusut antara lain dugaan korupsi pengadaan batu bara, kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), serta PT Asuransi Jiwasraya. Ketiga kasus ini selama ini dikenal sebagai skandal besar yang mengguncang kepercayaan publik dan menimbulkan kerugian negara dalam skala masif.
Menurut Willy, langkah penggeledahan yang dilakukan penyidik bukan sekadar prosedur hukum biasa, melainkan bagian dari strategi membongkar jaringan dan aliran dana yang diduga melibatkan banyak pihak. Ia menyebut, momentum ini harus dijaga agar tidak berhenti di tengah jalan.
“Jangan ada tebang pilih. Siapa pun yang terlibat harus diproses. Hukum harus tajam ke atas, bukan hanya ke bawah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh aparat penegak hukum—mulai dari kepolisian, kejaksaan, advokat hingga hakim—harus berada dalam satu barisan yang sama. Tanpa kesatuan visi, pemberantasan korupsi hanya akan menjadi slogan tanpa hasil nyata.
Lebih jauh, Willy mengingatkan bahwa masyarakat kini sedang menunggu hasil konkret dari pengungkapan kasus-kasus besar tersebut. Harapan publik, kata dia, sangat tinggi agar aparat penegak hukum mampu membuktikan komitmennya dalam membongkar praktik korupsi hingga ke akar-akarnya.
“Ini ujian bagi aparat penegak hukum. Publik menunggu, apakah kasus besar ini benar-benar dituntaskan atau justru menguap,” katanya.
Meski demikian, ia tetap mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dalam setiap proses hukum. Menurutnya, sikap objektif harus tetap dijaga agar proses penegakan hukum tidak terkontaminasi oleh opini publik yang berlebihan.
Di sisi lain, ia mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada aparat penegak hukum. Dukungan tersebut dinilai penting agar penyidik dapat bekerja secara maksimal tanpa tekanan yang tidak semestinya.
“Berikan ruang bagi penyidik Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya untuk bekerja secara profesional. Jangan diganggu, jangan ditekan. Kita kawal bersama agar penegakan hukum ini berjalan sampai akhir,” ucapnya.
Langkah penggeledahan ini pun dinilai sebagai pintu awal untuk mengungkap skandal yang lebih besar. Jika ditangani secara serius dan konsisten, bukan tidak mungkin kasus-kasus ini akan membuka tabir praktik korupsi sistemik yang selama ini tersembunyi.
Kini, sorotan publik tertuju pada kinerja Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya. Akankah gebrakan ini benar-benar menjadi titik balik pemberantasan korupsi di Indonesia, atau sekadar menjadi episode sesaat? Waktu yang akan menjawab.
Yang jelas, satu pesan keras telah disampaikan: perang melawan korupsi belum selesai—dan kali ini, publik menuntut hasil nyata. (***)
