Kepulauan Nias – Media Suarainvestigasi.com –Darwis Zendrato, Ketua Projo Nias sangat mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih tak terhingga atas keputusan dan tindakan Presiden Prabowo Subianto yang pada akhirnya mencabut izin 28 perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan, termasuk yang sedang beroperasi selama ini dan telah merusak hutan di Kepulauan Nias ungkap Darwis, Rabu (21/01/2026).
Pencabutan izin 28 perusahaan tersebut di antaranya PT. Gruti dan PT. Teluk Nauli, dimana kedua perusahaan tersebut diatas sedang aktif beroperasi juga di Kepulauan Nias khususnya di Pulau Tello, Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya.
Pencabutan izin ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Satgas PKH di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Pada Selasa, (20/01/2026).
Sebanyak 28 perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran kegiatan usaha pasca terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang terjadi pada akhir November 2025 lalu.
Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut izin setelah mendapatkan laporan dari Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Ke 28 perusahan yang dicabut izinnya tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman.
Total luasan lahan dari 22 perusahan tersebut yakni 1.010.592 hektar. Serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).
Adapun daftar 28 perusahan yang dicabut izinnya tersebut yakni;
22 Perusahan Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PPBH)
Aceh 3 Unit.
-1. PT. Aceh Nusa Indrapuri.
-2. PT. Rimba Timur Sentosa.
-3. PT. Rimba Wawasan Permai.
Sumatra Barat 6 Unit.
-1. PT. Minas Pagai Lumber.
-2. PT. Biomass Andalan Energi.
-3. PT. Bukit Raya Mudisa
-4. PT. Dhara Silva Lestari.
-5. PT. Sukses Jaya Wood.
-6. PT. Salaki Summa Sejahtera.
Sumatra Utara 13 Unit.
-1. PT. Anugerah Rimba Makmur.
-2. PT. Barumun Raya Padang Langkat.
-3. PT. Gunung Raya Utama Timber (GRUTI).
-4. PT. Hutan Barumun Perkasa.
-5. PT. Multi Sibolga Timber.
-6. PT. Panei Lika Sejahtera.
-7. PT. Putra Lika Perkasa.
-8. PT. Sinar Belantara Indah.
-9. PT. Sumatera Riang Lestari.
-10. PT. Sumatera Sylva Lestari.
-11. PT. Tanaman Industri Lestari Simalungun.
-12. PT. Teluk Nauli.
-13. PT. Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk.
Daftar 6 Badan Usaha Non Kehutanan.
Aceh 2 Unit.
-1. PT. Ika Bina Agro Wisesa.
-2. CV. Rimba Jaya.
Sumatra Utara 2 Unit.
-1. PT. Agincourt Resources.
-2. PT. North Sumatra Hydro Energy.
Sumatra Barat 2 Unit.
-1. PT. Perkebunan Pelalu Raya.
-2. PT. Inang Sari.
Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut merupakan langkah tepat untuk Meminimalisir kerusakan hutan di wilayah Indonesia dan mengurangi resiko dampak bencana yang mengancam keselamatan masyarakat,” ungkap Ketua Projo Nias Darwis Zendrato.
(yosi)
