Lebak – Media Suarainvestigasi.com – SMP Negeri 1 Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, disorot publik setelah mencuat dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dibungkus dengan dalih “uang kas” sekolah. Pungutan tersebut diduga dibebankan kepada siswa/siswi secara rutin Tiap Minggu, dan bersifat wajib, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan orang tua murid. Selasa 13 Janwari 2026
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pungutan tersebut tidak disertai kejelasan dasar hukum, tidak melalui musyawarah resmi dengan wali murid, serta tidak tercantum secara transparan dalam laporan penggunaan anggaran sekolah. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa pungutan tersebut bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut keterangan Dari Salah Satu Wali Murid, inisial (A) 40 ia menjelaskan, ” Saya merasa terbebani Dan mengeluh dengan adanya pungutan Rp.3000 ini untuk satu Minggu sekali, Katanya untuk yang khas sekolah, untuk beli kipas rak sepatu, katanya namun saya tidak tau jelas uang tersebut itu untuk apa lagi? karena saya selaku orang tua murid, tidak pernah diajak musyawarah oleh pihak sekolah, tentang uang khas Tersebut, Pungutan nya Bervariatif pak, Mulai dari Rp.2000 3000 Samapi Rp.5000 per siswanya, untuk kejadian itu sudah lama pak, dari anak saya masuk kelas 7 sampe sekarang masih aja Di wajibkan bayar uang kas, Ya kalo nominal memang terbilang kecil pak, Namun kan dikali banyak, kalo gak salah disekolah SMPN 1 Leuwidamar itu Kurang lebih 500 san anak didiknya pak Coba aja di kalikan 500 kali 3000 Per Minggu udah berapa? Kalo di kali per bulan atau per tahun pak bisa mencapai 70 jutaan itu, Ungkapnya.
Ditempat terpisah Awak media mencoba Mengonfirmasi kembali Kepala Sekolah SMPN 1 Leuwidamar, Di Sekolah, ia Menjawab bahwa benar adanya terkait Iuran atau pungutan untuk uang kas Tersebut,
Dan lebih lagi segi penyambutan pun dinilai kurang Ramah Dan Stengah mengusir terhadap wartawan, Dengan Cara bicara Halus.
” Ya Betul Bahwa Iuran untuk khas Tersebut Memang ada dan sudah berjalan Dari Dulu, Namun peruntukan Dari hasil Khas tersebut itu untuk, Membeli sapu, ketika ada sapunya yang patah, Dan sekarang kan ada Program MBG yah, itukan MBG tidak dikasih air, jadi dari hasil uang khas Tersebut salah satunya itu dipake buat beli air galon, Sebanyak 3 Galon air, Itu baru saya temukan di Dua ruangan/kelas ya, belum saya klarifikasi semua, disini ada 18 Ruangan kelas, Dan saya pun rencana akan klarifikasi lagi ke wali-wali kelas lainya, untuk Yang Rp.5000 itu belum saya temukan, nanti stelah semuanya beres saya akan konfirmasi Kan kembali, Saya tidak alergi dan saya justru senang dengan adanya awak media datang kesini untuk mengingatkan agar tidak ada kesalahan dan kelalaian Di pihak kami, Bahkan bukan disekolah ini saja yang mengadakan uang kas, Disekolah-sekolah lain juga ada,” Ujarnya.
Yang bikin Awak media Kecewa dengan sikap kepsek, Yang diduga berbohong seketika di konfirmasi via WhatsApp, katanya lagi ada tamu dari dinas, makanya jawab pesannya lambat, ternyata pas awak media langsung mendatangi ke sekolahan tersebut, tidak ada satupun orang dinas yang terlihat, patut diduga kepsek mengulur-ngulur waktu saat di konfirmasi.
Padahal, pemerintah telah menegaskan bahwa sekolah negeri dilarang melakukan pungutan wajib dalam bentuk apa pun, terutama kepada siswa, dengan alasan operasional sekolah.
Melanggar Aturan Pendidikan
Mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, ditegaskan bahwa:
Sekolah dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik dan/atau orang tua murid. Sumbangan bersifat sukarela, tidak mengikat, tidak ditentukan jumlah maupun waktunya.
Jika pungutan “uang kas” tersebut bersifat wajib dan ditentukan nominalnya, maka kuat dugaan hal itu merupakan pungli terselubung.
Berpotensi Melanggar Hukum Pidana
Selain melanggar aturan pendidikan, praktik tersebut juga berpotensi melanggar hukum pidana, antara lain:
Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memaksa seseorang memberikan sesuatu secara melawan hukum dapat dipidana.
Pasal 423 KUHP, tentang penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan pembayaran yang tidak sah.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli, yang menegaskan bahwa segala bentuk pungutan tanpa dasar hukum yang jelas merupakan pungli dan wajib ditindak.
Desakan Tindakan Tegas
Masyarakat dan pemerhati pendidikan mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Inspektorat, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap SMPN 1 Leuwidamar.
“Jangan sampai dunia pendidikan dijadikan ladang pungli. Sekolah seharusnya menjadi tempat mencerdaskan anak bangsa, bukan membebani orang tua dengan pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Jika dugaan ini terbukti, maka pihak-pihak yang terlibat harus diberikan sanksi tegas, baik secara administratif maupun pidana, demi menjaga integritas dunia pendidikan dan melindungi hak peserta didik.
Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, terlebih di sektor pendidikan yang seharusnya bersih, transparan, dan berkeadilan.
Sampainya Pemberitaan ini diterbitkan Tim Media masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak sekolah Dan masih membuka ruang besar untuk hak Jawabnya.
(Epul/Tim)
